Kuota Diusulkan 48 Juta Kiloliter

Jakarta, kompas - Pemerintah mengusulkan asumsi kuota bahan bakar minyak bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebanyak 48 juta kiloliter. Ada pertambahan sekitar 2 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota dalam APBN 2013.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/5), di Jakarta, kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kiloliter (kl). Adapun realisasi konsumsi BBM bersubsidi Januari-April 2013 sebanyak 14,91 juta kl. Hingga akhir tahun ini, penyaluran BBM bersubsidi diperkirakan 48 juta kl, terdiri dari premium 30,7 juta kl, solar 16,03 juta kl, minyak tanah 1,2 juta kl.

Meningkatnya realisasi BBM bersubsidi itu akibat kenaikan volume penjualan kendaraan bermotor. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat, volume penjualan mobil 1,1 juta unit per tahun dan sepeda motor 7,1 juta unit per tahun. Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 persen dalam RAPBN Perubahan 2013. ”Pertumbuhan konsumsi premium 8 persen per tahun dan solar 5 persen tiap tahun,” katanya.

Tingginya perbedaan harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi turut mengakibatkan perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Selain itu, masih ada penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar. Selama Januari-April 2013, jumlah kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi mencapai 258 kasus, dengan volume BBM yang jadi barang bukti 877,23 juta liter, setara dengan Rp 15,3 miliar.

Jero Wacik menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 1.000 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) keliling khusus untuk melayani pembelian solar bersubsidi oleh nelayan. Dengan rincian, sekitar 500 SPBU nelayan akan beroperasi di Jawa dan selebihnya di luar Jawa. Hal ini untuk meningkatkan akses nelayan pada solar bersubsidi.

Pemerintah menilai, kebijakan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi belum optimal. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, implementasi kebijakan itu terkendala, antara lain, identitas kendaraan pengguna BBM nonsubsidi sulit dikenali operator SPBU karena tidak ada identitas khusus, tidak ada sanksi bagi yang melanggar kebijakan tersebut.

Untuk itu, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya mengatakan, sistem pemantauan dan pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi informasi akan dimulai di DKI Jakarta pada Juli nanti. Uji coba pemakaian sistem itu tengah dilakukan di lima SPBU. Pemasangan alat identifikasi bergelombang radio (RFID) akan dilakukan pada 100 juta kendaraan.

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, aturan pelaksanaan pengendalian BBM bersubsidi segera terbit. (EVY)