Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri PKS: Kehadiran Fathanah Bisa Bubarkan Partai

Kompas.com - 21/05/2013, 14:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan, cikal-bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), angkat bicara tentang persoalan yang tengah dihadapi PKS. Menurut Yusuf, eksistensi PKS terancam dengan kehadiran Ahmad Fathanah (AF) yang terus mengungkap kedekatannya dengan para petinggi partai bernapaskan Islam itu.

"Tindakan AF yang mengaku-aku sebagai orang PKS bagaikan halilintar di tengah siang bolong. Pukulan telak bagi PKS dan sulit dielakkan. Masyarakat kian muak dan keberatan menjatuhkan pilihannya pada Pemilu 2014," ujar Yusuf saat dihubungi pada Selasa (21/5/2013).

Yusuf mengaku ironis dengan banyaknya elite PKS yang dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya, lanjut Yusuf, kader PKS segera melakukan evaluasi secara jujur dan obyektif serta mengambil sikap.

"Bagaimana nasib dakwah jika PKS bubar dengan sendirinya atau dibubarkan masyarakat karena PKS terbukti menerima aliran dana haram atau korupsi. Sungguh akan terjadi inkonsistensi dengan semboyan, partai adalah jamaah, dan jamaah adalah partai," kata politisi yang kini bergabung ke Partai Hanura itu.

Yusuf pesimistis meski sudah berulang kali elite PKS membantah mengenal atau memiliki hubungan dengan Fathanah, fakta persidangan berbicara lain. Hal ini, kata Yusuf, menjadi fakta yang akan sulit terbantahkan.

"Jika dalam persidangan tipikor (tindak pidana korupsi) terbukti adanya aliran dana haram ke elite PKS, bahkan mengalir ke PKS, hal ini menjadi pertaruhan rumit bagi PKS," paparnya.

Seperti diberitakan, dalam kasus suap impor daging sapi ini, Fathanah sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah diketahui adalah orang dekat Luthfi. Namun, para petinggi PKS membantah mengenal Fathanah, termasuk Presiden PKS Anis Matta yang sempat diperiksa sebagai saksi bagi Fathanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Nasional
    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Nasional
    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com