Kompas.com - 21/05/2013, 06:19 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus rekening gendut yang dimiliki Aiptu Labora Sitorus harus diusut sampai tuntas. Dukungan dari para petinggi Polri diperlukan untuk menelusuri sejauh mana aliran dana ilegal mengalir ke personel Polri. Jika tidak, kasus rekening gendut ini akan lenyap begitu saja.

"Kalau pengembangan kasus ternyata ada unsur konspirasi korps bahkan hingga mengalir jauh ke atasan lalu mandek, kan aneh. Sehingga dukungan Mabes, terutama tone of the top amat penting di sini. Tanpa itu bisa prematur atau hanyut seperti yang lalu," ujar Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari di Kompleks Parlemen, Senin (20/5/2013). Jika sudah mendapat dukungan dari petinggi Polri, maka prosesnya pun harus dijaga sehingga bisa seterbuka mungkin.

Polri, kata Eva, juga harus membuka pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring mengingat timbulnya potensi konflik kepentingan. Eva pun menduga kuat adanya keterlibatan dari atasan Aiptu Labora Sitorus. "Apa mungkin tidak sepengetahuan immediate commander? Kontrolnya gimana?" kata politisi PDI Perjuangan ini.

Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika juga menduga hal yang sama. Pasek menilai Aiptu Labora tak mungkin bermain sendiri. Oleh karena itu, Polri diminta mengusut tuntas kasus ini. Tidak hanya rekening Aiptu Labora, Pasek juga mendorong dibongkarnya rekening gendut para perwira tinggi. "Lebih baik dikompletkan pembersihan maksimal dari bintara sampai jenderal. Kalau sedikit-sedikit nanti perlakuannya berbeda," ungkap Pasek.

Diberitakan sebelumnya, Polda Papua telah menetapkan anggota Polres Raja Empat, Aiptu Labora Sitorus, sebagai tersangka kasus penimbunan BBM di Sorong menggunakan nama perusahaan PT Seno Adi Wijaya dan penyelundupan kayu dengan perusahaan PT Rotua. Dalam perkembangan penyidikan, Labora juga diduga melakukan pencucian uang terkait kedua perusahaan yang dikelola istrinya itu.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Labora dan pengacaranya terbang ke Jakarta. Dia disebut meninggalkan tugas sebagai anggota Polres Raja Ampat tanpa izin dari pimpinan. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan temuannya, yakni Aiptu Labora melakukan transaksi keuangan mencurigakan selama lima tahun terakhir dengan nominal mencapai Rp 1,5 triliun.  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Nasional
    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Nasional
    Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

    Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

    Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

    Nasional
    Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

    Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

    Nasional
    Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

    Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

    Nasional
    Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

    Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

    Nasional
    Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

    Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

    Nasional
    Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

    Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

    Nasional
    Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

    Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

    Nasional
    Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

    Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

    Nasional
    Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

    Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

    Nasional
    Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

    Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

    Nasional
    UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

    UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

    Nasional
    UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.