Ini yang Diadukan Aiptu Labora pada Kompolnas

Kompas.com - 21/05/2013, 04:57 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Polres Raja Ampat, Polda Papua, Aiptu Labora Sitorus, sempat mengadukan banyak hal pada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelum ditangkap oleh Bareskrim Polri, Sabtu (18/5/2013). Labora menceritakan kasusnya dan menyampaikan pembelaan.

"Saat itu dia mengatakan bahwa perusahaannya itu legal, usaha yang dilakukan di bidang BBM dan perkayuan itu legal," ujar anggota Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, yang ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2013). Sebagai bagian dari laporannya yang pertama, ujar Hamidah, Labora berpendapat bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak didasari pada bukti yang kuat.

Kedua, Labora menyampaikan bahwa kasus yang menimpanya saat ini merupakan persaingan bisnis tidak sehat. Ada pihak yang ingin menjatuhkan bisnisnya. "Bahwa kalau di sana ada persaingan bisnis maka kami meminta kepada Polri untuk melakukan pendalaman lebih jauh untuk kepentingan penegakan keadilan. Waktu dia datang, iya sempat menyinggung hal itu," terang anggota Kompolnas, M Naser.

Kemudian, Labora juga menyinggung bahwa uangnya mengalir kepada polisi lain. Namun, dia tidak menyebut nama-nama itu. "Dari awal di Kompolnas, dia tidak menyebut nama. Dia tidak secara terbuka menyatakan hal tersebut pada kami. Jadi kita enggak tahu," ujar Hamidah lagi.

Setelah mengadu ke Kompolnas, Labora digelandang ke Bareskrim Mabes Polri, Sabtu (18/5/2013) sekitar pukul 20.15 WIB. Kompolnas pun menyesali penangkapan itu.

Dari rutan Bareskrim Polri, Labora kini dipindahkan ke Polda Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Senin (20/5/2013), Kompolnas mendatangi Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi aduan Labora. "Pada akhirnya kami menyatakan dukungan kami kepada Polri karena setelah ada penjelasan dari Polri, alat buktinya cukup untuk melakukan penetapan tersangka kepada Sitorus," kata Hamidah.

Kasus Labora berawal dari adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening mencurigakan senilai Rp 1,5 triliun milik Labora. Berdasarkan laporan tersebut, kepolisian menyelidiki keterkaitan Labora dengan kasus penimbunan BBM oleh PT Seno Adi Wijaya dan penyelundupan kayu oleh PT Rotua yang telah ditangani Polda Papua sejak Maret 2013.

Hasil penyelidikan mendapatkan rekening Labora terkait kedua perusahaan itu. Sementara anggota Polri dilarang berbisnis. Labora kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penimbunan BBM dan penyelundupan kayu. Dia juga jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Labora dikenakan sangkaan Pasal 53 huruf b dan d jo Pasal 23 ayat 2 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 78 ayat 5 dan 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf f dan h Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Dia juga dikenakan sangkaan Pasal 3, 4, dan atau 5 dan atau 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto menjelaskan, laporan yang dikirim oleh PPATK merupakan akumulasi transaksi Labora dari 2007 hingga 2012. Rekening Labora terkait dengan sekitar 60 rekening yang diduga milik rekan bisnisnya maupun keluarga. Rekening milik Labora telah diblokir untuk penyidikan lebih lanjut.

Secara terpisah, Labora mengakui memiliki usaha di bidang migas dan kayu. Namun, menurut dia, bisnis itu legal. PT Rotua yang bergerak di bidang kayu dan PT Seno Adi Wijaya yang bergerak di bidang migas dibeli istri Labora tak lebih dari sepuluh tahun lalu.

Jajaran direksi perusahaan itu ditempati oleh orang-orang dari dalam keluarga besarnya. Istri Labora menjadi komisaris, adik iparnya menjadi direktur, dan kepemilikan saham dibagi juga kepada dua anaknya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

    Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

    Nasional
    Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

    Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

    Nasional
    Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

    Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

    Nasional
    Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

    Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

    Nasional
    Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

    Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

    Nasional
    Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

    Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

    Nasional
    Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

    Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

    Nasional
    Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

    Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

    Nasional
    Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

    Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

    Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

    Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

    Nasional
    Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

    Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X