Anggota DPRD Dicoret, Warga Demo Ketua DPD Golkar

Kompas.com - 20/05/2013, 15:32 WIB
|
EditorKistyarini

AMBON, KOMPAS.com — Sekitar 100 orang, terdiri dari warga dan simpatisan Partai Golkar di Kota Ambon, yang menamakan diri Koalisi Rakyat untuk Penyelamatan Partai Golkar (KRPPG), berunjuk rasa menuntut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku, Zeth Sahuburua, Senin (20/5/2013).

Mereka menuntut Sahuburua agar bertanggung jawab dan menjelaskan pencoretan dua nama anggota DPRD Provinsi Maluku yang dicoret dari Daftar Caleg Sementara (DCS) partai tersebut. Demo ratusan warga ini dilakukan tepat di depan Hotel Swissbel, di kawasan Tanah Tinggi Ambon, yang saat itu sedang digunakan Partai Golkar Maluku untuk melakukan rapat internal partai.

Dalam orasinya, pedemo menilai jika keputusan Ketua DPD mencoret nama dua anggota Partai Golkar dari DCS merupakan sebuah langkah tidak beretika dan terkesan tendensius. Dua anggota partai yang dicoret tersebut masih berstatus sebagai anggota DPRD  Maluku, yakni Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw dan anggota fraksi Partai Golkar, Arnolius Laipeny.

"Ketua DPD harus bertanggung jawab dan segera menjelaskan kebijakan yang telah dibuatnya. Kedua figur ini memiliki kompetensi dan dedikasi kepada partai selama ini. Mengapa keduanya dicoret, ini harus dijelaskan," kata koordinator aksi, Ongen Lakipiouw dalam orasinya.

Menurut pedemo, pencoretan kedua figur tersebut dari dalam DCS itu sarat kepentingan dan hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Pedemo membeberkan, sesuai surat DPP Partai Golkar nomor 492/Golkar/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPD partai Golkar Maluku, kedua nama tersebut telah masuk ke dalam daftar DCS. Namun, oleh Ketua DPD nama kedua orang tersebut dicoret kembali atas perintah Ketua DPD Maluku.

Dalam tuntutannya, pedemo mengancam akan memboikot Pilkada Maluku jika kedua nama tersebut tidak dimasukkan ke dalam DCS. "Kami minta Pak Richard dan Pak Laipeny dapat dimasukan ke DCS. Kalau tidak kita akan boikot Pilkada Maluku," kata pedemo lainnya.

Zeth Sahuburua yang menerima perwakilan pedemo, membantah telah mencoret nama Richard dan Laipeny dari DCS. Dia mengakui bahwa dirinya bersama tim yang dibentuk telah menyusun DCS, dan telah mengusulkan nama Richard dan Laipenny ke DPP, tetapi terjadi perubahan. "Keputusan mengganti DCS saya tidak terlibat, itu kewenangan DPP," kata Zeth.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X