Basuki Bantah DKI Tak Siap Jalankan KJS - Kompas.com

Basuki Bantah DKI Tak Siap Jalankan KJS

Kompas.com - 20/05/2013, 00:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kalau Pemprov DKI tidak siap menjalankan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hal ini untuk menjawab 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari pelaksanaan program KJS.

"Bukan belum siap. DKI sudah siap kok kalau premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) nya Rp 50 ribu," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Namun, angka tersebut tak bisa dijalankan, karena Menteri Kesehatan mengajukan angka Rp 23 ribu. Bahkan Menteri Keuangan mengajukan angka yang lebih kecil, yaitu Rp 15.700. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan melakukan uji coba selama dua bulan untuk menggunakan premi sebesar Rp 23 ribu tersebut.

"Setelah Juni, secara teknis, kami lihat semua. Kita bisa kasih tahu pada menteri, bahwa BPJS Indonesia itu tidak mungkin jalan dengan Rp 23 ribu," kata Basuki.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan pada Kamis (16/5/2013) lalu, pihaknya telah melakukan evaluasi bersama Komisi E DPRD DKI. Dalam pertemuan itu dibahas ada beberapa komplain dari pihak rumah sakit (RS) swasta, daerah, maupun pemerintah.

Intinya, mereka mengeluhkan angka premi yang terlalu kecil. "Untuk Indonesia Case Base Group (INA-CBG's) yang dikeluarkan PT Askes (Persero), kita akan evaluasi bersama-sama. Tapi, kita sudah lapor kepada Kementerian Kesehatan dan hari Selasa nanti kita akan rapatkan bersama," kata Dien.

Dari ke-16 RS yang mundur itu, kata dia, ada dua RS yang sudah resmi mengundurkan diri (satu di Jakarta Timur dan satu di Jakarta Pusat). Sisanya hanya menyampaikan secara lisan. Semua RS yang menolak merupakan RS swasta kecil-kecil.

Sebanyak delapan RS di Jakarta Utara, tiga RS di Jakarta Barat, sebuah RS di Jakarta Timur, tiga RS di Jakarta Selatan, dan sebuah RS di Jakarta Pusat. Intinya, kata dia, ada beberapa keluhan kecil, ditambah sistem rujukan yang perlu dibenahi.

Dien kemudian memberikan contoh pasien yang sudah masuk ke RS Tarakan, membutuhkan alat penunjang Magnetic Resonance Imaging (MRI), sedangkan di RS Tarakan tidak memiliki alat tersebut. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), hal itu tidak bisa diklaim. MRI nya harus dibayar sendiri.

Contoh kasus seperti ini yang harus dirubah, termasuk dengan tindakan, misalnya dengan melaksanakan operasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan sudah ada beberapa RS yang sudah mencapai 74 persen angka klaim-nya.

"Menurut saya, itu sudah balance banget. Kalau saya lihat, INA-CBG's ada kekurangannya dan juga masih ada baiknya, ini yang harus dilihat," ujar Dien.


EditorBenny N Joewono
Komentar

Terkini Lainnya

Usai Pesta Miras, Empat Pemuda Perkosa Seorang Gadis di Kompleks Makam

Usai Pesta Miras, Empat Pemuda Perkosa Seorang Gadis di Kompleks Makam

Regional
Ini Lima Momen Menarik Selama Persidangan Setya Novanto

Ini Lima Momen Menarik Selama Persidangan Setya Novanto

Nasional
Fransika Berencana Laporkan Lagi Sandiaga soal Kasus Penggelapan Lahan

Fransika Berencana Laporkan Lagi Sandiaga soal Kasus Penggelapan Lahan

Megapolitan
10 Fakta Persidangan Setya Novanto dan Aliran Uang Korupsi E-KTP

10 Fakta Persidangan Setya Novanto dan Aliran Uang Korupsi E-KTP

Nasional
Berita Populer: Perang 'Paling Sopan', hingga 4 Mantan Presiden AS Reuni

Berita Populer: Perang "Paling Sopan", hingga 4 Mantan Presiden AS Reuni

Internasional
Mobil Mendadak Berhenti di Tengah Jalan, 2 Penumpang Pingsan Usai Minum Jus

Mobil Mendadak Berhenti di Tengah Jalan, 2 Penumpang Pingsan Usai Minum Jus

Regional
Pelajar SMP dan Kekasihnya di Bantaeng Akhirnya Menikah

Pelajar SMP dan Kekasihnya di Bantaeng Akhirnya Menikah

Regional
Gatot Nurmantyo Pilih Capres, Berkuda hingga Pembangunan Manusia

Gatot Nurmantyo Pilih Capres, Berkuda hingga Pembangunan Manusia

Nasional
Survei 'Kompas': Gatot dan Anies Teratas Jadi Cawapres bagi Prabowo

Survei "Kompas": Gatot dan Anies Teratas Jadi Cawapres bagi Prabowo

Nasional
Hari Ini, Setya Novanto Hadapi Vonis Hakim

Hari Ini, Setya Novanto Hadapi Vonis Hakim

Nasional
Berita Populer Politik: Survei 'Kompas' Elektabilitas Jokowi vs Prabowo dan Soal Ganjalan Ijazah SMA Susi Pudjiastuti

Berita Populer Politik: Survei "Kompas" Elektabilitas Jokowi vs Prabowo dan Soal Ganjalan Ijazah SMA Susi Pudjiastuti

Nasional
Survei 'Kompas': JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Survei "Kompas": JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Nasional
BMKG: Waspadai Petir dan Angin Kencang di Jaktim dan Jaksel

BMKG: Waspadai Petir dan Angin Kencang di Jaktim dan Jaksel

Megapolitan
Jangan Tinggalkan Sampah Plastikmu, Yuk Bawa Wadah Sendiri ke Tempat Wisata

Jangan Tinggalkan Sampah Plastikmu, Yuk Bawa Wadah Sendiri ke Tempat Wisata

Megapolitan
Dedi Mulyadi: Generasi Milenial Itu Justru Paham Pentingnya Lingkungan

Dedi Mulyadi: Generasi Milenial Itu Justru Paham Pentingnya Lingkungan

Regional

Close Ads X