Kompas.com - 18/05/2013, 04:40 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Eksekusi tiga terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (17/5/2013) pukul 00.00 WIB, oleh kejaksaan dinilai jauh dari rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Pasalnya, ketiga terpidana mati tersebut menanggung hukuman berlipat.

Hal itu dikatakan Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Hapuskan Hukuman Mati (Hati) saat jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (17/5/2013). Ikut dalam jumpa pers itu adalah aktivis LBH Masyarakat, YLBHI, dan Elsam.

Mereka menyikapi langkah kejaksaan yang mengeksekusi mati tiga terpidana mati, yakni Suryadi Swabuana bin Sukarno alias Adi Kumis, Jurit bin Abdullah, dan Ibrahim bin Ujang. Suryadi adalah terpidana kasus pembunuhan satu keluarga di kawasan Pupuk Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, pada 1991. Adapun Jurit dan Ibrahim adalah terpidana pembunuhan berencana di Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 1997 .

Al Araf mengatakan, ketiganya menerima tiga hukuman. Pertama, penjara. Kedua, penyiksaan psikis lantaran ketidakpastian kapan akan dieksekusi. Suryadi sudah divonis mati sejak Januari 1992. Adapun Jurit dan Ibrahim sejak April 1998.

"Hukuman ketiga, eksekusi mati itu sendiri. Proses eksekusi mati ini merupakan tindakan yang jauh dari rasa keadilan, rasa peri kemanusiaan. Kami mendesak, mereka yang sudah menjalani tahanan lebih dari lima tahun tidak usah dieksekusi, diubah jadi seumur hidup," kata Al Araf.

Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menambahkan, pemilihan terpidana mati yang dieksekusi sangat politis. Mereka yang tidak punya akses kekuatan politik dieksekusi. Bagi yang memiliki akses, vonis dapat diubah. "Enggak jelas dasarnya apa pemilihan mereka yang dieksekusi. Ada yang lebih lama ditahan dan mereka belum juga dieksekusi," kata Ricky.

Direktur Operasional Imparsial Bhatara Ibnu Reza mengatakan, eksekusi mati dapat berimbas kepada nasib para terpidana mati warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki dasar untuk meminta mereka tak dihukum mati.

Koalisi Hati tetap berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Banyak negara juga telah menghilangkan hukuman mati. "Eksekusi mati seharusnya tidak lagi diberlakukan. Stop seluruh eksekusi mati. Pemerintah seharusnya mengubah (hukuman mati) menjadi seumur hidup," pungkas Al Araf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Keterangan Bharada E, Komnas HAM: Kondisinya Sehat, Lancar Merespons

Minta Keterangan Bharada E, Komnas HAM: Kondisinya Sehat, Lancar Merespons

Nasional
Menpora Minta Ketum PSSI Bina Timnas U-16 supaya Berprestasi hingga Tingkat Senior

Menpora Minta Ketum PSSI Bina Timnas U-16 supaya Berprestasi hingga Tingkat Senior

Nasional
Komnas HAM Mulai Susun Rekomendasi Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Mulai Susun Rekomendasi Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud 'Menteri Komentator'

Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud "Menteri Komentator"

Nasional
UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

Nasional
Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Nasional
Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Nasional
Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Nasional
LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

Nasional
Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Nasional
Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Nasional
LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

Nasional
68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

Nasional
LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

Nasional
Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.