Fathanah Minta Maaf kepada PKS

Kompas.com - 17/05/2013, 18:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah, meminta maaf kepada Partai Keadilan Sejahtera karena telah menyeret partai tersebut ke pusaran kasusnya. Fathanah juga menegaskan kalau dia bukan kader PKS.

"Saya menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada pengurus, pimpinan, kader, simpatisan dari Partai Keadilan Sejahatera yang dengan masalah ini terbawa-bawa dalam masalah saya," kata Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (17/5/2013), seusai menjadi saksi kasus kuota impor daging sapi.

Orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ini juga mengatakan bahwa hubungannya dengan para petinggi PKS itu hanyalah sekadar silaturahim. "Silaturahim saja," ucap Fathanah.

KPK menetapkan Fathanah sebagai tersangka bersama dengan Luthfi serta petinggi PT Indoguna Utama, Juard Effendi, Arya Abdi Effendi, dan Maria Elizabeth Liman.

Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa KPK mendakwa Juard dan Arya memberikan hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar kepada Luthfi yang menjabat anggota DPR sekaligus Presiden PKS. Pemberian uang itu dilakukan melalui Fathanah.

Menurut surat dakwaan, uang Rp 1,3 miliar tersebut diberikan agar Luthfi menggunakan kedudukannya di partai untuk memengaruhi pejabat Kementerian Pertanian agar memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 untuk PT Indoguna Utama dan perusahaan lain yang masih tergabung dalam Grup PT Indoguna. Posisi Luthfi sebagai Presiden PKS dianggap mampu memengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang juga petinggi PKS.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

    Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

    Nasional
    UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

    PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

    Nasional
    UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

    UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

    Nasional
    UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

    UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

    Nasional
    Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

    Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

    Nasional
    Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

    Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

    Nasional
    Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

    Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

    Nasional
    Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

    Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

    Nasional
    Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

    Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

    Nasional
    Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

    Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

    Nasional
    14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

    14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

    Nasional
    Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

    Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

    Nasional
    Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

    Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

    Nasional
    Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

    Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

    BrandzView
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X