Soal Penghargaan Negarawan, Presiden Seyogianya Tahu Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memikirkan nasib para korban intoleransi yang terus menuntut keadilan sebelum menerima penghargaan negarawan dunia 2013 atau "World Statesman Award" dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). Presiden diminta berkaca pada persoalan kekerasan berlatar belakang agama di dalam negeri yang tidak terselesaikan.

"Pikirkan para korban yang tiap minggu menuntut keadilan di depan Istana. Semoga Presiden tahu diri masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Bereskan dan rakyat yang akan berikan award," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari ketika dihubungi, Jumat ( 17/5/2013 ).

Hal itu dikatakan Eva ketika dimintai tanggapan rencana pemberian World Statesman Award di sela-sela kunjungan Presiden ke Amerika Serikat pada akhir Mei 2013 . ACF merupakan organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, AS.

Eva mengatakan, setelah pemberitaan rencana pemberian penghargaan dari ACF untuk SBY, ia menerima banyak curhatan dan protes dari para korban intoleransi yang tidak bisa beribadah. Begitu pula para aktivis yang bekerja untuk kebebasan beragama dan pendamping para korban.

Eva mengaku bingung dan bertanya-tanya apa dasar rencana pemberian penghargaan tersebut. Apakah lantaran pidato Presiden SBY di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam penistaan agama? Jika benar, Eva bertanya, apakah pidato itu merupakan prestasi?

"Saya menduga yayasan tersebut memberikan award karena lobi-lobi Istana yang paham kegemaran Presiden menerima global award. Jadi, basis pemberian tidak kepada prestasi, tapi lebih seperti 'suap'," kata Eva.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, fakta yang terjadi selama hampir dua periode kepemimpinan SBY justru sebaliknya, toleransi semakin memburuk. Kelompok minoritas terus menjadi target kekerasan di berbagai daerah.

Ia memberi contoh kekerasan yang dialami kelompok Syiah dan Ahmadiyah di beberapa daerah. Begitu pula pelarangan membangun gereja, bahkan pembongkaran gereja di beberapa tempat. Hampir setiap pekan, umat nasrani yang menjadi korban lalu beribadah di depan Istana.

"Kelompok prokekerasan makin leluasa mendikte pemerintah daerah dan polisi untuk merampas HAM minoritas. Namun, Presiden atau pemerintah pusat tidak ada tindakan," kata Eva.

Meski demikian, Eva menyerahkan semua kepada Presiden. Jika Presiden menganggap tidak bertanggung jawab atas sikap abai Pemda selama ini sehingga menerima penghargaan tersebut, Eva mengatakan, ia maupun publik tidak bisa berbuat apa-apa.

"Tempatkan kepentingan rakyat mu sebagai yang pertama, Pak Presiden!," pungkas Eva.

Sebelumnya protes yang kurang lebih lama diutarakan pakar etika politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Franz Magnis Suseno (baca: Surat Protes Franz Magnis atas Rencana Penghargaan Negarawan untuk SBY)

Menanggapi sejumlah protes terkait penghargaan ini, pihak Istana meminta semua pihak menilai objektif atas rencana pemberian pengharaan dari ACF. Pihak Istana menyebut tidak pernah ada permintaan untuk penghargaan kepada Presiden.