Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silakan, yang Mau Berburu Lowongan "Indonesia Memanggil" KPK

Kompas.com - 16/05/2013, 18:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Indonesia Memanggil membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat umum yang ingin menjadi bagian dari tim pemberantas korupsi. Ada 286 posisi yang ditawarkan oleh KPK dalam program tersebut.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Apin Alfian menggatakan, ada 72 jabatan yang ditawarkan KPK dari 286 posisi yang dibuka, seperti Deputi Informasi dan Data dan Kepala Bagian Protokoler. Dari jumlah tersebut, sebanyak 149 posisi di antaranya akan ditempatkan untuk jabatan fungsional, seperti penyidik. Sisanya ditempatkan di bagian administrasi.

"Masyarakat umum yang ingin mendaftar bisa membuka website KPK mulai nanti malam pukul 24.00 WIB," kata Apin, Kamis (16/5/2013).

Apin menjelaskan, seluruh lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh KPK untuk posisi pegawai tetap, sedangkan untuk posisi pegawai negeri yang dipekerjakan, KPK akan bekerja sama dengan sejumlah instansi, seperti TNI dan Polri. Posisi itu biasanya untuk menjabat sebagai penyidik.

Apin mengatakan, jika ada anggota TNI/Polri yang ingin melamar pekerjaan sebagai penyidik KPK, mereka harus bersedia melepaskan status jabatan sebelumnya.

"Harus lepas statusnya. Hal seperti itu disebut alih profesi, dan itu sudah ada kerja samanya dengan TNI," katanya.

Lowongan ini dibuka hingga 25 Mei 2013 pukul 24.00 WIB. Seluruh proses tes dan seleksi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan) yang telah ditunjuk KPK. Sementara untuk tahap wawancara final akan dilaksanakan oleh KPK.

"Batas usia minimum 25 hingga maksimum 52 tahun," katanya.

Sebagai informasi, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, gaji yang akan diperoleh seseorang yang ingin menjadi deputi di KPK mencapai Rp 50 juta, sedangkan gaji seorang kepala biro hanya selisih Rp 5 juta-Rp 10 juta dari gaji yang diterima deputi.

"Kami terima gaji saja, tidak ada tunjangan. Hanya ada tunjangan kesehatan. Pajaknya progresif. Jadi semakin besar gajinya, semakin tinggi pajaknya. Bisa mencapai angka 35 persen pajaknya," kata Johan.

Johan menambahkan, setiap pegawai KPK tidak akan mendapatkan dana pensiun. Tetapi, mereka akan mendapatkan tunjangan hari tua (THT). THT tersebut dipotongkan dari gaji yang diterima gawai setiap bulan.

"Jadi seperti tabungan untuk hari tua," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com