Kompas.com - 16/05/2013, 06:03 WIB
Penulis Susana Rita
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com— Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Demokratisasi Ekonomi mempersoalkan UU Koperasi yang dinilai mencerabut "roh" kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur di dalam konstitusi.

Sejumlah klausul di dalam UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Rabu (15/5/2013) kemarin, Koalisi Ornop mendaftarkan uji materi UU Koperasi khususnya pasal tentang definisi koperasi, modal penyertaan, pengawas, dan wadah tunggal Dekopin.

Koalisi terdiri dari LBH Jakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi, Koperasi Karya Insani, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Bina Swadaya, dan Kapal Perempuan.

Juru bicara Koalisi, Suroto, mengungkapkan, UU tersebut cacat secara epistemologi. Logika perkoperasian dilanggar sama sekali.

UU Koperasi seharusnya memiliki dasar teori yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan pembedaan dengan bentuk badan usaha lain. Koperasi bukan korporasi ataupun sejenis dengan perusahaan.

Koalisi Ornop menolak adanya modal penyertaan dari luar. Maeda Yoppy dari Koalisi mengungkapkan, semangat koperasi adalah persamaan dan kedaulatan anggota koperasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Modal pun berasal dari pemberdayaan anggotanya secara bersama-sama. Maka, diperbolehkannya modal dari luar bisa menghancurkan otoritas anggota koperasi, sebab modal anggota bisa tidak bernilai jika dibandingkan modal yang mungkin masuk dari luar.

"Semangat UU Koperasi ini kita bilang seperti korporatisasi. Semangatnya liberal," ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, UU Koperasi juga memperkenalkan Dewan Pengawas dan juga pembentukan wadah tunggal Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia).

Dewan Pengawas dikritik menyebabkan tidak adanya mekanisme check and balance di dalam internal organisasi koperasi.

Sementara itu, wadah tunggal Dekopin dipersoalkan karena kasus korupsi yang menimpa pimpinannya dan tidak adanya komitmen untuk membangun koperasi.

"Kami juga mempersoalkan ketentuan bahwa koperasi harus berbentuk badan hukum. Pasalnya, bagi warga pedesaan, ketentuan ini tentu akan sangat merumitkan," ungkap Maeda.

Suroto menambahkan, ketentuan-ketentuan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 33, dan juga pembukaan UUD 1945. "Saya anggap perumus UU ini tunamakna dan tunaaksara terhadap perintah konstitusi," ungkapnya.

 

 



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

Nasional
266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

Nasional
POGI: Ibu Hamil Jangan Ragu untuk Vaksinasi Covid-19 asalkan Penuhi Syarat

POGI: Ibu Hamil Jangan Ragu untuk Vaksinasi Covid-19 asalkan Penuhi Syarat

Nasional
Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Nasional
Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Nasional
Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Nasional
Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Nasional
Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Nasional
Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Nasional
Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X