Kompas.com - 15/05/2013, 19:48 WIB
|
EditorTjahja Gunawan Diredja


JAKARTA, KOMPAS.com- Anak muda sebaiknya bisa tetap mengingat sejarah dan tidak melupakan fakta kerusuhan Mei 1998.

Harapan agar anak muda tidak melupakan peristiwa Mei 98 juga untuk menghargai para aktivis reformasi yang hilang dan hingga kini belum diketahui keberadaannya

 

Hal tersebut disampaikan John Muhammad, eksponen mahasiswa 1998 yang mendirikan Public Virtue Institute (PVI) bersama Usman Hamid, di Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Menurut John, faktanya ada banyak hal yang aneh dalam catatan dan sosialisasi sejarah di Indonesia.

 

Kerusuhan Mei 1998 dianggap terlalu sensitif oleh banyak pihak, ini diperkuat dengan fakta bahwa peristiwa ini tidak masuk dalam kurikulum pelajaran sejarah di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Banyak fakta dan peristiwa yang coba ditutupi, agar para penerus bangsa perlahan melupakan sejarah bangsa ini.

"Kita tidak bisa menutup mata, pihak yang terlibat pada peristiwa Mei 1998 seperti Prabowo dan Wiranto saat ini sedang menjadi elit politik di Indonesia," kata John.

 

John mengatakan, pengetahuan masyarakat tentang peristiwa di masa lalu akan berpengaruh pada situasi sosial politik di Indonesia.

Karena itu, anak-anak muda perlu diingatkan soal Tragedi Mei'98. Aapalagi sebagai pemilih pemula, kaum muda cenderung mudah dipengaruhi untuk memilih partai politik dan pimpinan parpol tertentu.

Padahal mungkin elite-elite tersebut adalah pelaku dengan rekam jejak negatif pada peristiwa tersebut.

 

"Masyarakat kita terus didorong melupakan fakta sejarah yang terjadi. Bagaimana mungkin pihak-pihak yang dulu memusuhi dan mengendalikan pasukan penembak mahasiswa dengan peluru tajam, justru berada di urutan terdepan di pentas politik praktis kita. Banyak hal yang perlu dibenahi dari keadaan ini, para pemilih pemula khususnya, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang rekam jejak para politisi yang akan maju pada pentas pemilihan presiden di tahun 2014. Jangan sampai, mereka yang dulu menolak reformasi justru dapat kesempatan untuk memimpin bangsa ini," tambah Edwin Partogi, mantan aktivis Kontras yang juga merupakan salah satu penggerak utama gerakan mahasiswa 1998.

 

Public Virtue mengingatkan, secara historis demokrasi yang saat ini dinikmati Indonesia adalah hasil perjuangan bersama gerakan mahasiswa, intelektual dan kaum perempuan.

Tapi fakta sejarah di balik peristiwa tersebut coba dikaburkan. Kaum muda perlu tahu, bagaimana situasi otoriter yang dirasakan oleh rakyat pada saat rezim orde baru agar situasi tersebut tidak terulang.

 



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X