Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama di DPR, Luthfi Hasan Ishaaq Sering Bolos

Kompas.com - 14/05/2013, 18:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq selama berkarier sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata kerap mangkir dari tanggung jawabnya.

Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Luthfi yang di bawah 50 persen. Badan Kehormatan DPR hari ini merilis data absensi anggota Dewan. Data yang dikeluarkan adalah data kehadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna sepanjang 2012. Pada masa itu, Luthfi masih tercatat sebagai anggota Komisi I DPR.

Berdasarkan catatan BK DPR, tingkat kehadiran Luthfi berkisar 20-40 persen. Pada masa sidang III yang dilakukan pada 9 Januari-12 April 2012 diketahui Luthfi hanya hadir 40 persen rapat paripurna.

Sebanyak 60 persen lain, Luthfi mengaku izin. Sementara pada masa sidang I pada 16 Agustus-25 Oktober 2012, tingkat kehadiran Luthfi hanya 22 persen. Sisanya, sebanyak 56 persen izin, 11 persen sakit, dan 11 persen lagi tanpa keterangan.

Pada masa sidang II pada 19 November-14 Desember 2012, tingkat kehadiran Luthfi dalam rapat paripurna juga hanya 25 persen. Sebanyak 75 persen lain, Luthfi mengaku izin.

Pada saat aktif menjadi anggota Dewan, Luthfi merupakan satu-satunya presiden atau ketua umum partai yang menjadi legislator.

Tak sampai genap lima tahun menjadi anggota DPR, Luthfi pun tersandung kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. Ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Pada 5 Februari 2013, Luthfi memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai anggota DPR. Melalui sebuah surat, Luthfi menyatakan ingin fokus menghadapi kasus hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com