Kompas.com - 14/05/2013, 15:14 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji belum juga membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar atas kasus korupsinya. Kejaksaan memberi waktu satu bulan untuk Susno memutuskan sikap, apakah akan membayar uang pengganti atau asetnya akan disita.

"Kalau dia bayar uang pengganti, enggak disita. Disita kalau dia enggak mau bayar, tapi ini, kan, masih ada waktu untuk membayar," kata Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2013).

Darmono mengatakan, Susno telah membayar uang denda Rp 200 juta dan biaya perkara Rp 2.500. Pembayaran itu telah dilakukan Susno pekan lalu. Darmono berharap Susno segera membayar uang pengganti. "Tinggal masalah pembayaran uang penggantinya, diharapkan segera. Kemarin denda sudah Rp 200 juta," kata Darmono.

Sesuai putusan Mahkamah Agung, November 2012 lalu, Susno divonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar subsider 6 bulan penjara atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari. Mantan Kapolda Jawa Barat itu telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cibinong, Bogor, Jawa Barat, sejak Kamis (2/5/2013).

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Nasional
    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Nasional
    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Nasional
    Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

    Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

    Nasional
    Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

    Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

    Nasional
    Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

    Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

    Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

    Nasional
    Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

    Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

    Nasional
    Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

    Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

    Nasional
    Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

    Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

    Nasional
    Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

    Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

    Nasional
    Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

    3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X