Kompas.com - 14/05/2013, 14:54 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum, Selasa (14/5/2013). Yasin akan diperiksa sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi untuk semua tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pagi tadi, Yasin mengaku dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher tersebut. "Saya dipanggil sebagai saksi dalam kasus tertangkap tangannya ketua DPRD," katanya.

Saat ditanya apa yang diketahuinya soal kasus ini, Yasin mengatakan, "Nanti saja setelah ini saya akan berikan keterangan."

Pemeriksaan Yasin ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada 2 Mei 2013. Sebelumnya, Yasin mengaku menerima layanan pesan singkat (SMS) dari Iyus. Pesan singkat tersebut berisi permintaan tolong agar Yasin menandatangani izin lokasi taman pemakaman bukan umum untuk PT Garindo Perkasa.

Iyus ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Garindo Perkasa terkait kepengurusan permohonan izin lokasi taman pemakaman bukan umum tersebut. Atas SMS dari Iyus itu, Yasin mengaku hanya menanggapinya dengan menjawab, "Mangga (silakan)."

Menurut Yasin, "mangga" itu berarti mempersilakan Iyus memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yasin juga mengaku telah menandatangani izin lokasi yang diajukan PT Garindo Perkasa tersebut. Namun, menurut Yasin, dia mengeluarkan izin itu bukan semata-mata atas permintaan Iyus. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengaku tidak pernah dijanjikan apa pun, apalagi menerima sejumlah uang terkait penerbitan izin lokasi tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Iyus beserta dua orang lainnya, yakni pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, Usep Jumenio, dan pegawai honorer di Pemkab Bogor, Listo Welly Sabu, diduga menerima uang dari Direktur PT Garindo Sentot Susilo dan Nana Supriatna terkait kepengurusan permohonan izin pengelolaan lahan tersebut. Sentot dan Nana juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. PT Garindo mengajukan izin untuk mengelola lahan 100 hektar di Desa Antajaya, Tanjung Sari, sebagai taman pemakaman bukan umum, padahal sebagian lahan tersebut masuk dalam kawasan konservasi.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

    Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

    Nasional
    Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

    Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

    Nasional
    Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

    Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

    Nasional
    Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

    Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

    Nasional
    Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

    Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

    Nasional
    Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

    Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

    Nasional
    Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

    Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

    Nasional
    Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

    Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

    Nasional
    Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

    Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

    Nasional
    Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

    Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

    Nasional
    Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

    Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.