Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Citra PKS di Mata Publik Negatif

Kompas.com - 14/05/2013, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin berpendapat, perseteruan Partai Keadilan Sejahtera dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pada tingkat tertentu akan berimplikasi negatif pada citra PKS dalam proses Pemilu 2014.

"Semakin pelik perseteruannya maka akan semakin menarik perhatian publik. Pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan akan terbangun persepsi dibenak publik bahwa PKS adalah partai yang dekat dengan persoalan korupsi," kata Said di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Said yang juga sebagai Koordinator Sigma, karena sejauh ini publik mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK daripada kepada partai politik.

"Kalau sudah begitu, pemilih akan mulai berpikir dua kali untuk memilih PKS dan para calegnya saat pemilihan nanti," ujarnya.

Sementara pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya menilai sikap PKS terhadap KPK akan memengaruhi elektabilitas partai itu saat Pemilu 2014.  "Cara mereka menghadapi KPK minimal akan mengorbankan basis masa kritis, yang kebanyakan merupakan masyarakat perkotaan," ucapnya.

Yunarto mengatakan, PKS mungkin dapat bermain dengan logika hukum melawan KPK terkait kasus yang membelit mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, namun soal elektoral, masyarakat cenderung lebih memercayai KPK daripada partai politik.

"Perlawanan terhadap KPK sama saja melawan lembaga kebijakan
publik, sama saja melawan aktor yang paling dipercaya oleh publik," tukasnya.

Menurut Yunarto, sebagai partai yang mencitrakan diri bersih dari korupsi, sebaiknya PKS dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara profesional dan mengontrol pernyatan para kadernya yang terlalu keras, sehingga dianggap sebagai sikap partai. Hal itu bisa menghancurkan citra partai yang selama ini dicitrakan santun dan bebas korupsi.

Sikap PKS tersebut, tambah dia, sangat disayangkan, mengingat parpol peserta Pemilu 2014 memiliki kesempatan untuk meraih suara dan dukungan di tengah kasus yang tengah dihadapi Partai Demokrat. "Padahal, dengan kasus-kasus yang dihadapi Demokrat itu bisa
dimanfaatkan oleh PKS atau parpol lain untuk menarik dukungan yang terpental dari Demokrat," tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P. dilaporkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyitaan mobil yang diduga terkait dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kami melaporkan Johan Budi terkait dengan pernyataannya saat dia menyatakan PKS menghalangi-halangi eksekusi penyitaan oleh penyidik KPK," kata kuasa hukum PKS Faudjan Muslim.

Poin yang diadukan PKS atas Johan Budi, lanjut Faudjan adalah pasal penghinaan, di mana pernyataan Johan Budi bahwa PKS tidak kooperatif dalam penyitaan mobil di kantor DPP PKS, pada Senin (6/5).

Sementara sepuluh penyidik KPK lainnya juga akan dilaporkan atas perbuatan tidak menyenangkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com