Basuki: E-KTP Harusnya Memudahkan, Bukannya Mempersulit

Kompas.com - 14/05/2013, 13:11 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kalau sebenarnya ia tidak menolak penerapan e-KTP. Namun, ia tidak menyetujui dengan sistem e-KTP, yang menurut dia, seharusnya dapat memudahkan. Namun, realisasinya justru menyulitkan warga.

"Memang aku enggak menolak e-KTP kok. Cuma yang ditolak itu kan sistemnya yang sulit," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Di samping itu, dengan menggunakan card reader, e-KTP seharusnya tidak perlu difotokopi kembali. Menurut Basuki, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan persepsi yang kurang tepat. Seharusnya mereka memberikan pemberitahuan kalau e-KTP itu tidak perlu difotokopi karena dapat dibaca melalui card reader, bukan justru memberitahukan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi.

"Kartu kredit saja kalau difotokopi oke-oke saja kok. Masak e-KTP enggak bisa," ungkap Basuki.

Pemprov DKI pun sudah siap dengan card reader untuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Card reader itu merupakan alat yang ditempatkan di beberapa instansi pemerintah untuk membaca chip e-KTP.

"Ya, memang harus ada card reader-nya. Kita sudah punya kok di semua kelurahan. Cuma kasihan instansi yang lain kan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 dijelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup catat nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.

Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta. Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan bahwa KTP non-elektronik tidak berlaku kembali terhitung sejak 1 Januari 2014.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

    Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

    Nasional
    Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

    Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

    Nasional
    Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

    Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

    [POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

    Nasional
    Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

    Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

    Nasional
    Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

    Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

    Nasional
    75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

    75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

    Nasional
    Ingatkan soal 'Microdroplet', Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

    Ingatkan soal "Microdroplet", Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

    Nasional
    Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

    Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

    Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

    Nasional
    Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

    Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

    Nasional
    Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

    Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

    Nasional
    Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

    Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

    Nasional
    Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

    Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

    Nasional
    Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

    Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X