Basuki: E-KTP Harusnya Memudahkan, Bukannya Mempersulit

Kompas.com - 14/05/2013, 13:11 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kalau sebenarnya ia tidak menolak penerapan e-KTP. Namun, ia tidak menyetujui dengan sistem e-KTP, yang menurut dia, seharusnya dapat memudahkan. Namun, realisasinya justru menyulitkan warga.

"Memang aku enggak menolak e-KTP kok. Cuma yang ditolak itu kan sistemnya yang sulit," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Di samping itu, dengan menggunakan card reader, e-KTP seharusnya tidak perlu difotokopi kembali. Menurut Basuki, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan persepsi yang kurang tepat. Seharusnya mereka memberikan pemberitahuan kalau e-KTP itu tidak perlu difotokopi karena dapat dibaca melalui card reader, bukan justru memberitahukan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi.

"Kartu kredit saja kalau difotokopi oke-oke saja kok. Masak e-KTP enggak bisa," ungkap Basuki.


Pemprov DKI pun sudah siap dengan card reader untuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Card reader itu merupakan alat yang ditempatkan di beberapa instansi pemerintah untuk membaca chip e-KTP.

"Ya, memang harus ada card reader-nya. Kita sudah punya kok di semua kelurahan. Cuma kasihan instansi yang lain kan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 dijelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup catat nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.

Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta. Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan bahwa KTP non-elektronik tidak berlaku kembali terhitung sejak 1 Januari 2014.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

    Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

    Nasional
    Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

    Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

    Nasional
    Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

    Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

    Nasional
    Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

    Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

    Nasional
    Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

    Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

    Nasional
    PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

    PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

    Nasional
    LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

    LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

    Nasional
    Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

    Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

    Nasional
    Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

    Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

    Nasional
    Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

    Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

    Nasional
    Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

    Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

    Nasional
    Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

    Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

    Nasional
    Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

    Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

    Nasional
    PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

    PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X