Kompas.com - 14/05/2013, 06:17 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak jadi menyita beberapa mobil di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Senin (13/5/2013). Mobil tersebut diduga terkait dengan perkara hukum yang kini menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kali ini, penyitaan batal dengan dalih tim penyidik yang seharusnya melakukan penyitaan kini sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.

Sementara itu, tiga buah spanduk yang sebelumnya dipasang oleh sejumlah pegawai DPP PKS saat ini telah hilang dari tempatnya. Rupanya, ketiga spanduk yang bertuliskan "Selamat datang KPK di DPP PKS, kami senang jika dikau datang sesuai hukum dan akhlak mulia?" itu dicopot kembali oleh petugas keamanan PKS pada sore hari. Salah seorang petugas keamanan DPP PKS yang ditanyai oleh wartawan enggan menjawab alasan pencopotan ketiga spanduk berwarna putih berukuran 2 x 1 meter tersebut.

"Enggak tahu, pokoknya dicopot," kata petugas yang enggan menyebutkan namanya tersebut, Senin (13/5/2013). Namun, dia menegaskan apabila nanti tim penyidik KPK datang lagi dengan tiba-tiba untuk menyita mobil-mobil di KPK, maka tidak akan diizinkan. "Gak diterima, jamnya habis," tegasnya.

Sebelumnya, ketiga spanduk tersebut dipasang di tiga titik lokasi. Spanduk pertama dipasang tepat di depan pintu masuk gerbang Gedung DPP PKS, sementara spanduk kedua dipasang di depan kantor DPP PKS. Spanduk terakhir dipasang tepat di atas lobi masuk Gedung DPP PKS. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cerita Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk di Rapat Paripurna...

    Cerita Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk di Rapat Paripurna...

    Nasional
    RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

    RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

    Nasional
    Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

    Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

    Nasional
    Diundang Rapat ke DPR, Santi Warastuti Optimistis soal Aturan Ganja Medis untuk Pengobatan Anaknya

    Diundang Rapat ke DPR, Santi Warastuti Optimistis soal Aturan Ganja Medis untuk Pengobatan Anaknya

    Nasional
    Ditanya soal Hasil Pertemuan Jokowi-Zelensky, Wapres: Presiden yang Akan Umumkan

    Ditanya soal Hasil Pertemuan Jokowi-Zelensky, Wapres: Presiden yang Akan Umumkan

    Nasional
    ICW Desak Komposisi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli Bebas dari Konflik Kepentingan

    ICW Desak Komposisi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli Bebas dari Konflik Kepentingan

    Nasional
    Kontras Catat 36 Kasus Polisi Menembak di Luar Hukum, Mayoritas Pelaku Anggota Polres

    Kontras Catat 36 Kasus Polisi Menembak di Luar Hukum, Mayoritas Pelaku Anggota Polres

    Nasional
    Kepada Jokowi, Zelensky: Kehadiran Ukraina di KTT G20 Tergantung Situasi Keamanan

    Kepada Jokowi, Zelensky: Kehadiran Ukraina di KTT G20 Tergantung Situasi Keamanan

    Nasional
    RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi

    RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi

    Nasional
    Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

    Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

    Nasional
    Curhat Peternak soal PMK ke Wapres: Sapi Enggak Enak Makan, Kami Juga Enggak Enak Makan

    Curhat Peternak soal PMK ke Wapres: Sapi Enggak Enak Makan, Kami Juga Enggak Enak Makan

    Nasional
    Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

    Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

    Nasional
    Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

    Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

    Nasional
    Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

    Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

    Nasional
    Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

    Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.