Kompas.com - 13/05/2013, 20:57 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Mukhammad Misbakhun mengaku tak punya keinginan untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang pernah menyeretnya ke penjara jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (15/3/2013).

"Apakah ada dendam? Lembaga negara dan jabatan tak boleh jadi ajang balas dendam. Sejak awal, saya katakan tak ada dendam kepada perorangan atau lembaga. Saya terima itu dalam usaha mendewasakan politik saya dalam usia saya yang masih muda," kata Misbakhun merespons pertanyaan Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri.

Selain itu, Misbakhun juga ditanyai mengenai putusan kasusnya di MA oleh anggota DPD lainnya, Sofwat Hadi. Dalam putusan MA, Misbakhun diputus bebas dalam kasus pemalsuan L/C terkait Bank Century.

Misbakhun menjelaskan, isi putusan itu adalah dirinya dinyatakan bebas murni dan hakim membatalkan putusan pengadilan di bawah MA yang sempat memenjarakannya. Putusan itu juga mewajibkan rehabilitasi nama baik serta dikembalikannya harkat, martabat, dan posisi Misbakhun.

"Saya katakan, ini adalah risiko politik karena saya konsisten membongkar kasus Century. Saya terima dan jalani risiko itu. Saya jalani upaya hukum, saya diputus salah dijalani. Saya gunakan jalur hukum juga demi merehabilitasi nama saya," ujar Misbakhun.

Saat ditanya adanya pemberitaan yang menyatakan putusan hakim MA diduga disuap oleh nggota DPD RI, Sarah Mboeik, Misabakhun mengatakan, "Soal tuduhan hakim, itu serangan balik ke diri saya. Bagi saya karena kekuasaan tak pernah mau kalah terhadap musuhnya."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para anggota DPD juga menanyai Misbakhun soal keputusannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Menjawab itu, dia mengatakan sejak awal serius ingin menjadi anggota BPK. Itu sebabnya dia tak ngotot mendapat nomor urut 1 di dapilnya di Jawa Timur, tetapi menerima nomor urut 5.

Dia juga berjanji, apabila terpilih sebagai anggota BPK, dirinya takkan memanfaatkan jabatan itu demi "membantu orang-orang Golkar" lepas dari jeratan audit BPK. "Saya takkan main-main. Terlalu besar risikonya bagi lembaga BPK bila seperti itu," ujarnya. (Rachmat Hidayat)



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.