Kompas.com - 13/05/2013, 18:22 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat siap membuka daftar absensi para anggota DPR yang kerap membolos. Ketua BK Trimedya Panjaitan mengatakan, partai politik tidak membutuhkan para wakil rakyat pemalas yang bisa merusak citra partai.

"Kalaupun dibuka, enggak ada masalah. Tapi, kan, undang-undangnya sudah jelas. Kalau enam kali berturut-turut (bolos) akan kami kenakan sanksi. Ini bisa jadi pemberitahuan masyarakat yang bolos-bolos tapi masih nyaleg lagi. Masyarakat bisa nilai ini," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Trimedya mengaku selama ini BK tak bermaksud menutup-nutupi absensi para anggota Dewan. Selama ini, ungkap politisi PDI-P, BK mengaku kesulitan mengumpulkan data absensi dari 10 komisi yang ada di DPR ditambah dengan alat kelengkapan.

"Agak lamban (pengumpulan data) selama ini," tutur Trimedya.

Dia berharap agar masyarakat tidak langsung menghakimi para anggota Dewan yang disebut membolos. Pasalnya, Trimedya mengaku bagi anggota DPR yang berasal dari partai kecil, bisa jadi ketidakhadiran dikarenakan banyak waktu rapat yang berbarengan. Namun, jika orang itu ternyata sudah sempat diproses di BK, Trimedya pun tak merekomendasikan publik untuk memilih anggota DPR nakal ini.

"Kalau misalnya memang sudah bandel, sebenarnya parpol tidak perlu orang-orang yang pemalas," ucapnya.

Undang pimpinan fraksi

Menjelang pemilu, Trimedya menyadari tingkat kehadiran anggota Dewan akan terus mendapat sorotan. Ia pun khawatir para legislator akan lebih sibuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing dibandingkan menyelesaikan tugasnya di DPR. Oleh karena itu, BK berencana mengundang pimpinan fraksi dalam waktu dekat.

"Kami akan undang pimpinan fraksi. Tahun ini tahun politik, gaji mereka juga tak kurang. Jadi, tanggung jawabnya juga enggak berkurang, dong," kata Trimedya.

Pimpinan fraksi, menurut dia, harus menerapkan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang meninggalkan tanggung jawab. "Ini harus jadi tanggung jawab semuanya, termasuk fraksi," kata Trimedya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

    KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

    Nasional
    IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

    IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

    Nasional
    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Nasional
    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Nasional
    'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    "Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    Nasional
    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

    Nasional
    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    Nasional
    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Nasional
    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Nasional
    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Nasional
    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Nasional
    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.