Kompas.com - 13/05/2013, 15:50 WIB
Penulis Dedi Muhtadi
|
EditorRobert Adhi Ksp

SUKABUMI, KOMPAS.com — Para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menolak rencana pemerintah meluncurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas rencana menaikkan harga BBM.

Selain nuansa politisnya sangat tinggi, pemberian bantuan yang mirip dengan bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dinilai merusak ikatan sosial masyarakat.

Hal itu disampaikan para kepala desa saat berdialog dengan anggota DPR asal Jabar, Yudi Widiana Adia, di Palabuhanratu, Sukabumi, Senin (13/5/2013). Para kepala desa mengaku trauma akibat dampak buruk BLT yang berujung pada konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Banyak orang mencurigai kami dan menuding kami tidak berlaku adil. Padahal, kami tidak tahu apa-apa soal data penerima BLT saat itu," ujar Kepala Desa Cileungsing, Kecamatan Cikakak, Sukabumi, Pepen Sopandi. "Warga jadi susah diajak kerja bakti atau gotong royong. Mereka bilang, ajak saja warga yang nerima BLT, jangan ajak kami," tutur Suhendi, Kepala Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Sukabumi

Anggota DPR asal Jabar, Syarif Bastaman, menyatakan, posisi pemerintah adalah dirigen yang mengatur pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal, tugas pemerintah mengoreksi kebijakan agar tidak ada yang tertinggal dan kemakmuran tidak dinikmati sekelompok orang.

"Tugas pemerintah adalah memberi proteksi bagi si lemah sekaligus memberdayakannya bukan dengan memberikan bantuan langsung. Sebab, dengan bantuan seperti itu seolah pemerintah menyalurkan sedekah atas nama si kaya," ujar Syarif.

Hal senada disampaikan Yudi Widiana yang menyatakan, muatan politis dalam bantuan seperti ini sangat kental. "Cara ini selalu dicurigai oleh rakyat, bahkan juga oleh partai, untuk menarik dukungan dan memenangi Pemilu 2014," ujar Yudi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yudi, kenaikan harga BBM adalah soal kepercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya menciptakan jalan keluar yang lebih baik. Harus ada cara lain untuk bisa mengonversi kenaikan harga BBM itu, tetapi tidak dengan cara yang tidak terlalu sederhana.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.