Kompas.com - 13/05/2013, 15:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mendesak pemerintah segera memutuskan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Menurut dia, menunda-nunda pengambilan keputusan akan berdampak pada citra pemerintah karena rentan dengan anggapan politisasi jelang 2014.

"Pemerintah enggak boleh ragu-ragu. Pemimpin itu harus ngambil keputusan, tepat atau tidak yang penting keputusan harus segera diambil," kata Akbar, di Kuningan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Akbar menyampaikan, wacana menaikkan harga BBM sudah diembuskan pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Saat ini, banyak warga yang resah menyusul adanya kabar tersebut.

Menurut dia, kalau pemerintah benar-benar menempuh langkah menaikkan harga BBM, masyarakat harus diberi solusi alternatif yang sifatnya langsung terasa. Dalam hal ini adalah BLT.

Bagi Akbar, jika infrastruktur sudah siap, didukung dengan anggaran yang telah tersedia, BLT bisa diberikan sebelum harga BBM dinaikkan. Ke depan, Akbar menuntut pemerintah menyiapkan solusi yang lebih tepat. Karena baginya BLT hanya solusi alternatif dan sifatnya sementara.

"Bagusnya pembagian (BLT) itu dipercepat dan jangan bebankan ini dengan politik. Rakyat menginginkan segera, jangan menunggu lama-lama," ujarnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

    Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

    Nasional
    Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

    Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

    Nasional
    Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

    Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

    Nasional
    Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

    Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

    UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

    Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

    Nasional
    UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

    UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

    UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

    Nasional
    UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

    Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

    Nasional
    Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

    Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

    Nasional
    Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

    Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

    Nasional
    Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

    Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

    Nasional
    IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

    IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

    Nasional
    Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

    Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X