Penyidik Sibuk, KPK Batal Sita Mobil di DPP PKS Hari Ini

Kompas.com - 13/05/2013, 15:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk menyita enam mobil terkait mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Senin (13/5/2013). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, penyitaan batal dilakukan hari ini karena tenaga penyidik yang tersedia tidak mencukupi.

"Informasi terbaru yang disampaikan penyidik bahwa penyitaan enam mobil yang diduga terkait LHI tidak jadi dilakukan hari ini. Keputusan ini diambil karena ketersediaan tenaga penyidik tidak mencukupi," kata Johan, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin sore.

Menurut Johan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang kemungkinan berlangsung hingga sore nanti. Oleh karena itu, lanjut Johan, rencana KPK untuk mendatangi kantor PKS akan dijadwalkan ulang.

"Mengenai hari nya akan diinformasikan lebih lanjut. Posisi mobil masih dalam penyegelan pihak KPK," ujar Johan.

Pada Minggu (12/5/2013) malam, Johan membenarkan tim penyidik KPK berencana mendatangi Kantor DPP PKS Senin ini. Informasi soal rencana penyitaan tersebut telah disampaikan KPK kepada Presiden PKS Anis Matta.

Untuk menyambut kedatangan penyidik KPK hari ini, PKS telah membentangkan spanduk selamat datang di Kantor DPP PKS. Sebelumnya, KPK dua kali gagal menyita enam mobil terkait Luthfi yang disimpan di kantor DPP PKS karena dihalang-halangi petugas keamanan gedung dan sejumlah simpatisan partai tersebut.

Menurut pihak PKS, tim penyidik KPK tidak sesuai prosedur penyitaan. Tim penyidik, menurut PKS, tidak membawa surat penyitaan saat mendatangi kantor DPP PKS. Sementara pihak KPK mengklaim langkah yang dilakukannya sudah sesuai prosedur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, tim penyidik sudah menunjukkan surat penyitaan kepada petugas keamanan. Tim penyidik bahkan membawa seorang saksi bernama Ahmad Zaky untuk menunjukkan lokasi diparkirnya enam mobil tersebut. PKS pun berencana melaporkan KPK ke Markas Besar Polri karena merasa keberatan atas proses upaya penyitaan tersebut.

PKS akan melaporkan 10 penyidik KPK yang datang ke kantor DPP dan Juru Bicara KPK Johan Budi atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan pembohongan publik.

Adapun, upaya penyitaan ini dilakukan PKS terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mobil. Enam mobil yang akan disita di kantor DPP PKS itu adalah VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Navara, dan Mitsubishi Grandis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.