Kompas.com - 13/05/2013, 15:38 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi batal menyita mobil yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Mobil-mobil tersebut masih diparkir di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Awalnya, KPK berencana menyita mobil-mobil tersebut, Senin (13/5/2013), setelah pekan lalu gagal karena sempat dihalangi sejumlah orang. Mobil-mobil yang hendak disita adalah Mazda CX9, Mitsubishi Pajero, VW Carravelle, dan Toyota Fortuner. Dua di antara mobil tersebut diatasnamakan Luthfi, yakni Mazda dan Mitsubishi.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, jadwal penyitaan batal dilakukan karena jumlah penyidik tak mencukupi. Sebagian penyidik masih menangani kasus lain.

"Informarsi terbaru yang disampaikan penyidik, bahwa penyitaan enam mobil yang diduga terkait LHI tidak jadi dilakukan hari ini. Keputusan ini diambil karena ketersediaan tenaga penyidik tidak mencukupi sebab tim penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai sore ini. Karena itu, akan dijadwal ulang. Mengenai harinya akan diinformasikan lebih lanjut. Posisi mobil masih dalam penyegelan pihak KPK," kata Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Nasional
    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Nasional
    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    Nasional
    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Nasional
    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.