Kompas.com - 13/05/2013, 14:58 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Keadilan Sejahtera yang melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mabes Polri dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Kalau tak cermat dan salah mengambil langkah, nama baik partai yang akan semakin terpuruk. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan, saat ini kedua pihak (PKS dan KPK) berada di posisi yang sama-sama merasa benar.

PKS merasa diperlakukan buruk dan mencoba melawan, sedangkan KPK berkeyakinan bahwa langkahnya menyita mobil yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di partai tersebut telah sesuai prosedur. "Kekalahan pertama, misalnya, siapa yang tidak cermat mengamati, dan kedua, melawan pendapat umum. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya kekalahan yang akan diterima PKS bisa dua kali lipat," kata Effendi di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Effendi menyampaikan, saat ini PKS dalam posisi panik sehingga berpotensi gegabah dan salah mengambil langkah. Menurutnya, kepanikan itu nampak dari bahasa yang disampaikan saat KPK berencana kembali mendatangi DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saat itu, PKS mengungkapkan niatnya untuk menyambut kedatangan KPK dengan memberikan rangkaian bunga.

Bagi Effendi, hal itu merupakan bahasa hiperbola yang sarat makna dan mempertegas kepanikan PKS. "Bahasa yang disampaikan juga agak berlebihan bahwa kedatangan KPK disambut dengan karangan bunga. Bahasa-bahasa hiperbolis itu adalah bentuk kepanikan," ujarnya.

Seperti diketahui, PKS akan melaporkan KPK ke Mabes Polri atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan melakukan kebohongan terhadap publik. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak melaporkan KPK secara institusi, tetapi sebatas oknum di internal KPK.

Adapun oknum KPK yang akan dilaporkan ke kepolisian adalah 10 penyidik yang mendatangi kantor DPP PKS dan Juru Bicara KPK Johan Budi. "Ini tidak ada hubungannya dengan institusi, ini hubungannya dengan 10 orang yang datang ke PKS dan Johan Budi yang membuat pernyataan yang fatal," kata Fahri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Nasional
    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Nasional
    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Nasional
    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    Nasional
    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Nasional
    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    Nasional
    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Nasional
    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.