Kompas.com - 13/05/2013, 11:24 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut rencana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyita lima mobil yang terdapat di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2013). Kelima mobil tersebut diduga terkait dengan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Kelima mobil tersebut yakni Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner B 544 RFS, Volkswagen Carravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Nissan Navara Frontier. Hingga Senin pagi, kelima mobil itu tampak terparkir di tempat parkir yang terletak pada sisi kiri gedung.

Dari pantauan Kompas.com di Kantor DPP PKS, kondisi kelima mobil tersebut masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan ban kempes. Di samping itu, pelat nomor polisi kelima mobil tersebut masih juga ditutupi oleh kardus.

Selain itu, kondisi penjagaan gedung tampak lebih lengang. Belasan petugas keamanan gedung berpakaian safari yang beberapa hari lalu berjaga-jaga di pintu masuk gedung, kini tidak terlihat. Pintu masuk gedung ini hanya dijaga tiga orang petugas keamanan. Meski demikian, wartawan yang hendak mengkonfirmasi terkait rencana penyitaan oleh KPK tetap tidak diperbolehkan masuk.

Sebelumnya, Presiden PKS Anis Matta mengaku telah mendapatkan informasi mengenai rencana KPK tersebut. "Ada komunikasi dengan Johan Budi (juru bicara KPK), besok mereka akan lakukan penyitaan lagi," kata Anis di sela-sela rapat majelis syuro di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Menurutnya, PKS akan menyambut baik kedatangan penyidik KPK tersebut sepanjang sesuai dengan prosedur. "Silakan diambil baik-baik sesuai dengan suratnya," tambah Anis.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK, Johan Budi, membenarkan pihaknya akan kembali mendatangi kantor DPP PKS besok. "Kata penyidik rencananya begitu," ujar Johan. Sebelumnya KPK dua kali gagal menyita enam mobil terkait Luthfi yang disimpan di kantor DPP PKS karena dihalang-halangi petugas keamanan gedung dan sejumlah simpatisan partai tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut pihak PKS, tim penyidik KPK tidak mengikuti prosedur penyitaan karena tidak membawa surat penyitaan saat mendatangi kantor DPP PKS. Sementara itu, pihak KPK mengklaim langkah yang dilakukannya sudah sesuai prosedur.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, tim penyidik sudah menunjukkan surat penyitaan kepada petugas keamanan. Tim penyidik bahkan membawa seorang saksi bernama Ahmad Zaky untuk menunjukkan lokasi diparkirnya enam mobil tersebut. PKS pun berencana melaporkan KPK ke Markas Bersar Polri karena merasa keberatan atas proses upaya penyitaan tersebut.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Nasional
    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Nasional
    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    Nasional
    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Nasional
    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Nasional
    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Nasional
    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.