Kompas.com - 13/05/2013, 08:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan tingkat kehadiran para wakil rakyat menjadi hal yang mendapatkan sorotan publik menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR 2009-2014. Wajar, masyarakat tentunya tak ingin beli kucing dalam karung. Apalagi, sebagian besar anggota DPR saat ini kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2014. Rekam jejak mereka perlu diketahui publik.

Bagi anggota Dewan, mereka merasa tak harus hadir secara fisik dalam setiap rapat kedewanan. Tapi, apa jadinya bila ruang rapat paripurna dan rapat komisi selalu kosong?

Saat partai-partai politik mendaftarkan para bakal calegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), terungkap bahwa ada partai yang kembali mencalonkan kadernya yang selama ini diketahui jarang terlihat hadir. Salah satu bakal caleg yang diajukan PDI Perjuangan yakni Sukur Nababan yang maju dari daerah pemilihan Jawa Barat II ternyata sempat tersangkut kasus absensi.

Anggota Badan Kehormatan DPR Ali Maschan Musa mengatakan, Sukur sudah sembilan kali tidak mengikuti rapat  paripurna maupun rapat komisi. Karena tak hadir tanpa keterangan, Sukur pun dipanggil BK sebanyak dua kali. Pada pemanggilan pertama, Sukur tidak datang dengan alasan sakit. Pada pemanggilan kedua, Sukur hadir dengan membawa surat keterangan sakit. Ia mengatakan, selama ini menjalani perawatan atas sakit yang dideritanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Suku tengah sakit keras. Lalu, apa alasan Sukur kembali dicalonkan PDI Perjuangan jika ternyata mengidap penyakit keras?

"Yang saya ketahui Sukur Nababan sakit serius dan sampai dibawa ke Singapura. Tapi sekarang sudah membaik. Tidak ada larangan orang yang habis sakit terus tidak boleh dicalonkan," ujar Tjahjo, saat dihubungi, Rabu (8/5/2013).

Alasan lainnya, Sukur dianggap punya dukungan kuat dari daerah pemilihan di Jawa Barat VI yang mencakup Depok dan Bekasi. Sukur, kata Tjahjo, juga sudah menyampaikan surat dokter terkait kondisi kesehatannya.

"Namun, staf Saudara Sukur lupa melakukan proses surat izin ke Sekjen DPR. Izin kalau ke fraksi ada," kilah Tjahjo.

Hingga kini, BK masih mendalami alasan sakit yang digunakan Sukur ini. Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan akan segera menyimpulkan keputusan atas kasus Sukur dalam pekan ini, setelah DPR kembali aktif bersidang pasca reses selama satu bulan.

“Begitu masuk kami akan langsung memutuskan kasus ini,” ucapnya.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Nasional
    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Nasional
    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Nasional
    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Nasional
    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Nasional
    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

    Nasional
    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Nasional
    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Nasional
    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Nasional
    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Nasional
    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

    Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

    Nasional
    Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

    Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

    Nasional
    Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

    Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

    Nasional
    Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

    Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.