Besok, Presiden Bertemu DPR Bahas Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan pimpinan DPR, besok Senin (13/5/2013), untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Dalam pertemuan ini akan dibicarakan mengenai realokasi anggaran bagi masyarakat yang terkena dampak kebijakan penyesuaian subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Rapat konsultasi ini dijadwalkan dilaksanakan di kantor Presiden, Jakarta, pukul 08.30 pagi.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan RAPBN-P 2013 tersebut secara garis besar berisi tiga hal. Pertama, penyesuaian tingkatan makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lifting minyak dunia. Kedua, perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu, khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Ketiga, penghematan sejumlah anggaran kementerian dan lembaga.

"Jadi, selain penyesuaian subsidi BBM, juga ada langkah penghematan. Hal ini untuk mendukung dana perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur," jelas Firmanzah seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (12/5/2013).

Firmanzah menyebutkan nilai penghematan belanja kementerian dan lembaga tahun ini ditargetkan mencapai Rp 26 triliun. Di sisi lain, beban subsidi hingga akhir 2013 mencapai Rp 300 triliun lebih. Dengan langkah penghematan dan penyesuaian harga BBM, lanjutnya, subsidi akan turun meskipun jumlahnya masih Rp 198 triliun.

Dalam rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden pada Rabu (8/5/2013) lalu, Presiden SBY telah menyampaikan harapannya agar pembahasan RAPBN-P ini bisa lebih cepat.

"Mengingat urgensi penyelesaian APBN-P 2013 ini, pemerintah sangat berharap bisa dilakukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR-RI sehingga pembahasan bisa berjalan lebih cepat. Pemerintah tidak ingin ada ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama," kata Presiden.

Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Presiden SBY telah menugaskan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM.

Presiden juga memerintahkan sejumlah menteri, Panglima TNI, sejumlah Kepala Badan, serta para gubernur dan wali kota/bupati untuk mengambil langkah-langkah melakukan sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, kalangan akademisi, pers, dan pengguna BBM terhadap rencana dan implementasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM.