Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awas, Perang Generasi Keempat

Kompas.com - 12/05/2013, 19:10 WIB
Amir Sodikin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengingatkan adanya perang generasi keempat yang berbeda dengan perang-perang fisik konvensional. Bukan penguasaan wilayah atau tanah yang akan dijadikan target, melainkan untuk mengubah pola pemikiran, cara hidup, cara pandang, dan ideologi pasar.

Pola perang generasi keempat memang berbeda dengan perang-perang konvensional. Dalam konteks global, salah satu yang patut disadari, kata Kiki, adalah getolnya kampanye liberalisme di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

"Perang generasi keempat bukan lagi mengandalkan persenjataan yang bersifat hardpower tapi juga softpower," kata Kiki.

Pernyataan Kiki ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam seminar Musyawarah Nasional I yang digelar Think anda Act for National Defense (Tandef) dan Ikatan SMU Taruna Nusantara dengan tema "Mewujudkan Masyarakat Sadar Pertahanan" di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Hadir dalam diskusi tersebut selain Kiki adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dan pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan moderator pakar komunikasi Effendi Gazali.

Menurut Kiki, Kampanye global untuk mempromosikan liberalisme telah memporak-porandakan banyak negara, termasuk yang terjadi di Libya dan Irak tak lepas dari misi mempromosikan liberalisme.

Di Indonesia, reformasi 1998 ketika berjalan akhirnya dibajak juga oleh kekuatan liberalisme. "Kita telah dibuat mabuk dengan liberalisme, ditambah reformasi tanpa dikawal kepemimpinan yang kuat membuat, Indonesia cita-cita reformasi tak terwujud sempurna," ujarnya.

"Dalam perang generas keempat ini, salah satu yang paling penting adalah peran media," tambah Kiki mengingatkan.

Kiki menceritakan, beberapa tahun lalu ada sebuah seminar internasional di Jakarta dengan pembicara mantan Panglima NATO. Sang panglima sempat membuat anekdot bahwa yang memegang hak veto di PBB itu bukan hanya lima negara, tapi ditambah satu lagi yaitu CNN (mewakili kekuatan media massa).

Karena itu, begitu pentingnya media massa, sangat bahaya jika media berhasil diokupasi dan dikolonisasoi oleh pemilik modal yang berpaham dan memiliki kepentingan untuk menyebarkan liberalisme.

Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menata ulang kehidupan berbangsa ini, di antaranya kembali pada spirit UUD 1945 dan Pancasila, serta perlunya membangun karakter dalam segala lini pendidikan.

Effendi Gazali menambahkan, akibat liberalisme ini banyak sumber daya alam dikuasai asing, perbankan dikuasai asing. "Bahwa ekonomi kita sudah dikuasai asing, itu bukan hal yang asing lagi bagi kita bukan?" ucap Effendi.

Mandegnya gagasan

Kusnanto Anggoro mengungkapkan, apa yang terjadi antara reformasi 1998 hingga kini adalah banyaknya gagasan-gagasan yang mandeg atau terjadi discontinuity of ideas. Dalam bidang pertahanan, juga terjadi mandegnya gagasan reformasi.

Paradigma reformasi TNI gencar dilakukan sejak tahun 1999 namun berhenti pada tahun 2004. Namun, setelah 2004, reformasi TNI mandeg. "Akhirnya, aktualisasi peran TNI tak selesai dirumuskan dengan baik, akibat adanya gagasan yang mandeg," kata Kusnanto.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com