Kompas.com - 12/05/2013, 19:10 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengingatkan adanya perang generasi keempat yang berbeda dengan perang-perang fisik konvensional. Bukan penguasaan wilayah atau tanah yang akan dijadikan target, melainkan untuk mengubah pola pemikiran, cara hidup, cara pandang, dan ideologi pasar.

Pola perang generasi keempat memang berbeda dengan perang-perang konvensional. Dalam konteks global, salah satu yang patut disadari, kata Kiki, adalah getolnya kampanye liberalisme di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

"Perang generasi keempat bukan lagi mengandalkan persenjataan yang bersifat hardpower tapi juga softpower," kata Kiki.

Pernyataan Kiki ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam seminar Musyawarah Nasional I yang digelar Think anda Act for National Defense (Tandef) dan Ikatan SMU Taruna Nusantara dengan tema "Mewujudkan Masyarakat Sadar Pertahanan" di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Hadir dalam diskusi tersebut selain Kiki adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dan pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan moderator pakar komunikasi Effendi Gazali.

Menurut Kiki, Kampanye global untuk mempromosikan liberalisme telah memporak-porandakan banyak negara, termasuk yang terjadi di Libya dan Irak tak lepas dari misi mempromosikan liberalisme.

Di Indonesia, reformasi 1998 ketika berjalan akhirnya dibajak juga oleh kekuatan liberalisme. "Kita telah dibuat mabuk dengan liberalisme, ditambah reformasi tanpa dikawal kepemimpinan yang kuat membuat, Indonesia cita-cita reformasi tak terwujud sempurna," ujarnya.

"Dalam perang generas keempat ini, salah satu yang paling penting adalah peran media," tambah Kiki mengingatkan.

Kiki menceritakan, beberapa tahun lalu ada sebuah seminar internasional di Jakarta dengan pembicara mantan Panglima NATO. Sang panglima sempat membuat anekdot bahwa yang memegang hak veto di PBB itu bukan hanya lima negara, tapi ditambah satu lagi yaitu CNN (mewakili kekuatan media massa).

Karena itu, begitu pentingnya media massa, sangat bahaya jika media berhasil diokupasi dan dikolonisasoi oleh pemilik modal yang berpaham dan memiliki kepentingan untuk menyebarkan liberalisme.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Nasional
Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Nasional
Polemik 'Amplop' Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Polemik "Amplop" Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Nasional
Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nasional
KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

Nasional
Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Nasional
Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan 'Reshuffle'

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Nasional
Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Nasional
Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Nasional
Merdeka dengan KUHP Nasional

Merdeka dengan KUHP Nasional

Nasional
Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Nasional
Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Nasional
Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi 'Online', Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi "Online", Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Nasional
Pintu 'Reshuffle' Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Pintu "Reshuffle" Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.