Kompas.com - 12/05/2013, 17:25 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Komisi Pemilihan Umum yang dirilis Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mencatat sebanyak enam partai politik belum memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan bakal calon legislatif perempuan untuk beberapa daerah pemilihan (dapil). Keenam partai tersebut adalah PKB, PKS, PDI-P, PPP, PBB, dan PKPI.

"Hampir semua parpol mampu memenuhi kuota 30 persen perempuan, tapi di beberapa daerah pemilihan belum," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni dalam diskusi di Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Dari total 77 dapil, untuk PKB, belum memenuhi pada dapil Sulawesi Tenggara, DKI III, dan Sumatera Barat I. Sementara itu, PKS belum memenuhi ketentuan itu pada dapil Jawa Barat VII, Jawa Tengah VI, dan Jawa Timur VII.

PDI-P pada dapil Jawa Timur VII, PPP dapil Sulawesi Utara, Jawa Barat II, dan Jawa Timur IX. Untuk PBB dapil NTT II dan PKPI dapil Jawa Timur VIII dan Jawa Tengah 10.

Menurut Titi, sejauh ini parpol terlihat berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan jika bekerja keras dan membuka peluang penuh. Dengan waktu perbaikan yang diberikan KPU, dia yakin semua parpol mampu memenuhinya. "Fakta ini menunjukkan bahwa bukan hal sulit bagi partai untuk mengajukan calon perempuan jika mereka bersungguh-sungguh membuka kesempatan tampilnya perempuan di daftar calon," lanjut Titi.

Namun, dalam waktu yang semakin mepet, parpol diminta konsentrasi memenuhi persyaratan administrasi bacaleg. KPU juga sebaiknya mengingatkan parpol yang belum memenuhi kuota minimal 30 persen bacaleg DPR perempuan untuk segera melengkapi persyaratan administrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.