Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Majelis Syuro PKS Lebih Banyak Bahas Isu BBM

Kompas.com - 12/05/2013, 17:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung Sabtu (11/5/2013) dan Minggu (12/5/2013) dikatakan lebih banyak membahas masalah rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menegaskan, rapat ini tidak membahas masalah hukum yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Salah satu butir saja yang paling banyak diperdebatkan sampai tadi yaitu soal menerima atau tidak proposal kenaikan BBM dari pemerintah. Itu menjadi salah satu poin penting dan ini menjadi sikap dasar partai ke depan," kata Fahri di sela-sela rapat majelis syuro PKS di kantor DPP PKS, TB Simatupang Jakarta, Minggu.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu mengatakan, banyak peserta rapat Majelis Syuro menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM.

"Sementara saat ini rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa serta Lebaran sehingga kenaikan BBM akan terasa lebih memberatkan," katanya.

Fahri juga mengatakan, selain membahas masalah kenaikan BBM, rapat Majelis Syuro PKS hari ini membicarakan ratifikasi strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurut Fahri, poin mengenai strategi Pemilu 2014 ini tidak begitu banyak diperdebatkan.

"Majelis syuro akan menyepakati dan menyerahkan atau menerima seluruh proposal DPP (dewan pimpinan pusat) dalam proyek pemenangan Pemilu 2014," tambahnya.

Rapat majelis syuro PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin ini sedianya diikuti 99 anggota majelis syuro. Pada Sabtu (11/5/2013) malam, rapat sudah sempat berlangsung. Namun, karena sudah larut malam, rapat akhirnya dilanjutkan pada pagi hari ini. Rapat ini digelar tertutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com