Kompas.com - 12/05/2013, 17:03 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung Sabtu (11/5/2013) dan Minggu (12/5/2013) dikatakan lebih banyak membahas masalah rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menegaskan, rapat ini tidak membahas masalah hukum yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Salah satu butir saja yang paling banyak diperdebatkan sampai tadi yaitu soal menerima atau tidak proposal kenaikan BBM dari pemerintah. Itu menjadi salah satu poin penting dan ini menjadi sikap dasar partai ke depan," kata Fahri di sela-sela rapat majelis syuro PKS di kantor DPP PKS, TB Simatupang Jakarta, Minggu.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu mengatakan, banyak peserta rapat Majelis Syuro menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM.

"Sementara saat ini rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa serta Lebaran sehingga kenaikan BBM akan terasa lebih memberatkan," katanya.

Fahri juga mengatakan, selain membahas masalah kenaikan BBM, rapat Majelis Syuro PKS hari ini membicarakan ratifikasi strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurut Fahri, poin mengenai strategi Pemilu 2014 ini tidak begitu banyak diperdebatkan.

"Majelis syuro akan menyepakati dan menyerahkan atau menerima seluruh proposal DPP (dewan pimpinan pusat) dalam proyek pemenangan Pemilu 2014," tambahnya.

Rapat majelis syuro PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin ini sedianya diikuti 99 anggota majelis syuro. Pada Sabtu (11/5/2013) malam, rapat sudah sempat berlangsung. Namun, karena sudah larut malam, rapat akhirnya dilanjutkan pada pagi hari ini. Rapat ini digelar tertutup.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Nasional
    Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Nasional
    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    Nasional
    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Nasional
    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Nasional
    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Nasional
    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Nasional
    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Nasional
    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Nasional
    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    Nasional
    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Nasional
    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X