Laporkan KPK ke Polisi, PKS Rusak Citranya Sendiri

Kompas.com - 12/05/2013, 15:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Keadilan Sejahtera untuk melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke kepolisian dinilai dapat merusak citra partai tersebut. Langkah tersebut ditengarai dapat memengaruhi suara pemilih di Pemilihan Umum 2014.

"PKS dapat dinilai melemahkan atau tidak mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Minggu (12/5/2013).

PKS berencana melaporkan KPK ke Markas Besar Polri pada Senin (12/5/2013) atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terkait upaya penyitaan enam mobil yang diduga hasil pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Selain ke Mabes Polri, partai ini pun berencana melaporkan KPK ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menyampaikan penilaian senada. Menurutnya, sikap PKS yang tidak kooperatif dengan KPK ini justru akan merugikan partai itu sendiri.

"Sikap PKS yang bersitegang dengan KPK dengan menolak penyitaan mobil di kantor DPP PKS adalah sikap yang tidak bijak. Reaksi bersikeras seperti itu yang tidak mau menyerahkan mobilnya ke KPK, jelas tidak menguntungkan PKS," kata Martin melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu.

Dia mengatakan, PKS telah mengambil sikap yang tidak bijak. Martin juga meyakini, sikap PKS yang seolah menantang ini tidak didukung mayoritas simpatisannya, apalagi masyarakat banyak.

"Semakin lama penyerahan mobilnya tertunda, ini akan semakin merugikan image (citra) PKS sebagai partai bersih, image (citra) yang sudah sempat tertanam pada benak sebagian orang," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Martin, dia menyarankan PKS bersifat arif dengan menyerahkan enam mobil itu kepada KPK. Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berusaha menyita enam mobil milik Luthfi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, sejumlah sekuriti PKS beserta dengan organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS.

PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara pihak KPK menegaskan sudah sesuai prosedur. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, tim penyidik telah membawa surat penyitaan saat mendatangi kantor DPP PKS 6 Mei 2013.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PSI Laporkan Revitalisasi Monas, KPK Tunggu Dokumen Lengkap

    PSI Laporkan Revitalisasi Monas, KPK Tunggu Dokumen Lengkap

    Nasional
    Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

    Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

    Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

    Nasional
    Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

    Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

    Nasional
    Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

    Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

    Nasional
    Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

    Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

    Nasional
    Diminta Jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

    Diminta Jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

    Nasional
    Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

    Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

    Nasional
    Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

    Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

    Nasional
    Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

    Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

    Nasional
    Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

    Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

    Nasional
    Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

    Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

    Nasional
    Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

    Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

    Nasional
    Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

    Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

    Nasional
    Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

    Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X