KPK Periksa Beberapa Saksi Emir di Luar Negeri

Kompas.com - 12/05/2013, 12:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengklaim, penanganan kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan yang menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengalami perkembangan cukup berarti. KPK telah memeriksa beberapa saksi Emir yang berada di luar negeri.

"Soal Emir Moeis progress-nya cukup baik karena selain di sini juga ada beberapa orang yang diperiksa di luar negeri. Memang belum saatnya diberitahukan, tetapi itu sudah dilakukan, hasilnya cukup bagus," kata Bambang di Jakarta, Jumat (10/5/2013) malam.

Namun Bambang enggan merinci siapa saksi Emir yang diperiksa di luar negeri itu, termasuk di negara mana pemeriksaan dilakukan. Informasinya, pemeriksaan saksi Emir dilakukan di Amerika Serikat, hampir bersamaan dengan waktu pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penyidikan kasus Century pada pekan lalu.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, ada kendala yang dialami KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi PLTU yang menjerat Emir tersebut. Penyidikan kasus tersebut membutuhkan kerjasama dengan negara lain, yakni Amerika Serikat.

Abraham juga mengungkapkan, ada hambatan diplomatis dan jarak yang dihadapi KPK dalam melengkapi berkas pemeriksaan Emir. Misalnya, saat KPK membutuhkan keterangan orang-orang yang berada di AS.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka sejak 20 Juli 2012, namun yang bersangkutan belum juga ditahan apalagi diperiksa. Dalam kasus dugaan korupsi PLTU Tarahan, Emir diduga menerima suap senilai 300.000 dolar AS dari PT Alstom Indonesia. Proyek PLTU Tarahan itu pun dimenangkan perusahaan asing tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, KPK mendapatkan bukti-bukti adanya aliran dana dari PT Alstom ke Emir. Bukti-bukti ini antara lain diperoleh berkat kerja sama KPK dengan Biro Investigasi Federal AS (Federal Bureau of Investigation/FBI). Kerjasama antara KPK dan FBI ini dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan warga negara AS dan korporasi asing (PT Alstom).

Warga negara AS yang diduga bagian dari PT Alstom dan berperan sebagai pemberi suap telah diamankan FBI. Kerjasama antara FBI dan KPK ini juga melacak uang suap yang diberikan oleh warga negara AS ke Emir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X