Kompas.com - 11/05/2013, 14:50 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Penelusuran jaringan kelompok terorisme di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Densus 88. Penelusuran juga dilakukan dengan melacak aliran dana kelompok teroris melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lantas, bagaimana pola aliran dana kelompok teroris yang dideteksi PPATK? Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengungkapkan, untuk membongkar pendanaan kelompok teroris, biasanya PPATK menerima sejumlah nama yang diduga terkait dengan kelompok teroris.

"Nama-nama itu kami dapat dari Densus 88," ujar Agus di Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Selama ini, Agus mengaku, PPATK tidak bisa mendeteksi pergerakan aliran dana kelompok teroris. Sehingga, data dari Densus 88 bisa jadi titik tolak pemantauan terhadap pendanaan kelompok teroris.

Kelompok teroris, diakui Agus, memiliki karakteristik yang berbeda dalam aktivitas pergerakan dana yang dilakukannya.

"Biasanya kami bisa mendeteksi koruptor atau narkotika yang menarik atau setor tunai, atau membeli mobil-mobil mewah, tapi kalau kelompok teroris tidak begitu. Mereka cenderung mentransferkan dana dalam jumlah kecil," ucap Agus.

Ia mencontohkan ada seorang teroris yang catatan transaksi keuangannya sudah lama mati di bank tertentu. Tiba-tiba saja pada usia 20-an tahun, teroris itu menerima kembali aliran dana dari berbagai daerah di Indonesia dalam jumlah kecil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal, kalau lihat riwayat transaksinya, dia selalu terima dari orang tuanya. Tiba-tiba pada usia 20-an tahun dia banyak menerima transferan. Jumlahnya kecil, dari ratusan ribu," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, hal lain yang bisa mendeteksi keterlibatan oknum dengan kelompok teroris adalah pembelanjaan sejumlah bahan-bahan kimia. PPATK, lanjutnya, juga menelisik profil dari orang yang diduga teroris. Hasil analisis PPATK kemudian diserahkan kepada Densus 88 untuk kemudian ditindaklanjuti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Nasional
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Nasional
Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas Jelang dan Saat Libur Nataru

Pemerintah Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas Jelang dan Saat Libur Nataru

Nasional
2.000 Rumah Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Jokowi Perintahkan Relokasi

2.000 Rumah Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Jokowi Perintahkan Relokasi

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Jadi UU

Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Jadi UU

Nasional
Menlu: 96 Negara Belum Penuhi Target WHO Capai Vaksinasi Covid-19 40 Persen

Menlu: 96 Negara Belum Penuhi Target WHO Capai Vaksinasi Covid-19 40 Persen

Nasional
Corona Varian Omicron Menyebar, Ketimpangan Vaksin di Afrika Jadi Sorotan

Corona Varian Omicron Menyebar, Ketimpangan Vaksin di Afrika Jadi Sorotan

Nasional
KPK Dalami Pengajuan Usulan Dana Insentif Daerah Tabanan

KPK Dalami Pengajuan Usulan Dana Insentif Daerah Tabanan

Nasional
Menuju Indonesia Negara Adidaya

Menuju Indonesia Negara Adidaya

Nasional
Lima Terdakwa Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun Penjara

Lima Terdakwa Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun Penjara

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Daftar Daerah Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Daftar Daerah Berstatus Level 2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.