PKS Akan Laporkan KPK ke Polisi

Kompas.com - 11/05/2013, 04:45 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lima mobil di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, berbuntut panjang. Partai ini berencana melaporkan upaya penyitaan tersebut ke polisi dan Komite Etik KPK. Lima mobil ini diduga terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap dalam penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Terhadap sikap oknum KPK yang berteriak, menekan petugas keamanan, hingga sikap yang tidak patut berakibat pada keadaan yang tidak menyenangkan, maka DPP PKS akan melaporkan insiden penyitaan yang tidak sesuai prosedur kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK," ujar Ketua DPP PKS bidang Hubungan Masyarakat Mardani Ali Sera, Jumat (10/5/2013). Tujuan pelaporan ini, sebut dia, adalah untuk menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan beretika.

Selain itu, sebut Mardani, PKS juga berharap ada mekanisme check and balance atas upaya penyitaan mobil oleh para penyidik KPK ini. "Kami akan laporkan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Insya Allah pekan depan. Yang diadukan oknum KPK yang datang," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK menyegel lima mobil yang di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Kelima mobil itu yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi. Di dalam kasus impor daging sapi ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya sudah datang sesuai prosedur, yakni membawa surat tugas penyitaan.

Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. "Bukan surat penyitaan," ujar dia.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

    Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

    Nasional
     Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

    Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

    Nasional
    Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

    Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

    Nasional
    Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

    Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

    Nasional
    5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

    5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

    Nasional
    Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

    Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

    Nasional
    'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

    "Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

    Nasional
    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

    Nasional
    Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

    Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

    Nasional
    Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

    Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

    Nasional
    Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

    Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

    Nasional
    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X