PKS Akan Laporkan KPK ke Polisi

Kompas.com - 11/05/2013, 04:45 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lima mobil di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, berbuntut panjang. Partai ini berencana melaporkan upaya penyitaan tersebut ke polisi dan Komite Etik KPK. Lima mobil ini diduga terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap dalam penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Terhadap sikap oknum KPK yang berteriak, menekan petugas keamanan, hingga sikap yang tidak patut berakibat pada keadaan yang tidak menyenangkan, maka DPP PKS akan melaporkan insiden penyitaan yang tidak sesuai prosedur kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK," ujar Ketua DPP PKS bidang Hubungan Masyarakat Mardani Ali Sera, Jumat (10/5/2013). Tujuan pelaporan ini, sebut dia, adalah untuk menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan beretika.

Selain itu, sebut Mardani, PKS juga berharap ada mekanisme check and balance atas upaya penyitaan mobil oleh para penyidik KPK ini. "Kami akan laporkan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Insya Allah pekan depan. Yang diadukan oknum KPK yang datang," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK menyegel lima mobil yang di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Kelima mobil itu yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi. Di dalam kasus impor daging sapi ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya sudah datang sesuai prosedur, yakni membawa surat tugas penyitaan.

Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. "Bukan surat penyitaan," ujar dia.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

    Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

    Nasional
    Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

    Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

    Nasional
    Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

    Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

    Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

    Nasional
    Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

    Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

    Nasional
    Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

    Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

    Nasional
    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Nasional
    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Nasional
    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X