KPU Dinilai Tertutup

Kompas.com - 11/05/2013, 02:27 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum diharapkan lebih terbuka terkait dengan data daftar pemilih tetap. Adanya 50 juta nama dalam DPT yang tidak didasarkan pada kartu tanda penduduk elektronik mengkhawatirkan.

”Ini bisa jadi biang keladi DPT (daftar pemilih tetap) berlapis dan fiktif,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman, di Jakarta, Jumat (10/5). Gerindra mengklaim kehilangan banyak pemilih dalam Pemilu 2009 akibat DPT.

Untuk mengantisipasi kecurangan, atas perintah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dibentuk Satgas Advokasi Pemilu untuk mengawal penyusunan DPT. Habiburokhman menyebut KPU sangat tertutup soal DPT. KPU tak membuka perkembangan penyusunan DPT ke masyarakat, seperti di situs web KPU. Padahal, tidak hanya partai, tetapi juga masyarakat membutuhkan informasi tentang DPT.

Caleg perempuan

Selain persoalan informasi DPT KPU yang tidak bisa diakses, persoalan Pemilihan Umum 2014 yang juga dirasakan adalah ketidakseriusan partai politik menyiapkan calon anggota legislatif perempuan. Parpol dinilai setengah hati mendorong keterwakilan perempuan di parlemen.

”Parpol terlihat jelas tidak serius menyiapkan kader perempuan berkualitas dan memberikan nomor urut kecil di daftar caleg,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik Yuda Irlang.

Dalam verifikasi KPU 7 Mei lalu, parpol belum memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan di satu atau dua daerah pemilihan. Hanya PKS dan Partai Hanura yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, perempuan yang mendapatkan nomor urut satu sangat sedikit. PKS bahkan hanya menempatkan satu perempuan caleg di nomor urut 1. PPP, PAN, dan Partai Demokrat cukup banyak menempatkan perempuan caleg di nomor urut 1, yakni berturut-turut 22, 20, dan 15 kandidat. Umumnya caleg ini keluarga elite partai atau pesohor, bukan kader yang matang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menambahkan, kendati mengapresiasi kemajuan dalam kuota perempuan caleg yang diajukan parpol, komitmen parpol dalam mendorong keterwakilan perempuan masih perlu dibuktikan dengan penempatan perempuan caleg sesuai aturan.

Nomor urut dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka tidaklah terlalu penting karena suara terbanyak penentu keterpilihan. Namun, kata Titi, kenyataannya, secara psikologis nomor urut masih memberikan gambaran bahwa calon dianggap lebih kompeten oleh partai.

Saat ini, setelah pengumuman verifikasi KPU, parpol dan bakal calegnya melakukan perbaikan berkas. Selain itu, upaya sosialisasi bakal caleg baik pribadi maupun dikoordinasi parpol juga dilakukan untuk memikat pemilih lewat berbagai kegiatan.(EDN/INA/K07/K10/EKI/KOR)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.