Kompas.com - 10/05/2013, 21:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai saksi kasus dugaan korupsi bail out Bank Century sangat memuaskan. Kepada Sri Mulyani, katanya, KPK mengkonfirmasi beberapa dugaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.

"Sehingga akan menambah bobot dari pemeriksaan ini. Hasilnya belum bisa disampaikan, tapi sangat memuaskann" kata Bambang di Jakarta, Jumat (10/5/2012).

Pemeriksaan Sri Mulyani berlangsung di Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat pada pekan lalu. Selain memeriksa Sri, penyidik KPK meminta keterangan mantan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso. Lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan kedua saksi ini, Bambang mengatakan, "Jangan ditanya yang penting perkembangannya bagus".

Apapun yang dibutuhkan untuk membuat terang kasus Century ini, lanjut Bambang, pasti akan dilakukan penyidik. Selain Sri dan Wimboh, masih ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa KPK dalam melengkapi berkas perkara skandal Bank Century dengan tersangka Budi Mulya. Bambang mengatakan, KPK tak menutup kemungkinan KPK akan memeriksa Wakil Presiden Boediono.

"Tapi saya belum dengar ada pemeriksaan Boediono," ucapnya.

Boediono pernah dimintai keterangan terkait penyelidikan bail out Century beberapa waktu lalu dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Alasan Pemeriksaan Sri Mulyani

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK memeriksa Sri Mulyani untuk mendalami perannya sebagai Menteri Keuangan yang saat itu memiliki otoritas pengucuran dana talangan untuk Bank Century. "Pasti perannya Sri Mulyani (didalami). Sri Mulyani kan menteri, punya otoritas. Otoritas itu dalam konteks bail out seperti apa," kata dia.

KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar bail out Bank Century. Sebagai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani juga adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menteri Keuangan, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemiknya Bank Century.

Pada 2012, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam pengucuran dana itu. Hal ini dibantah JK. Menurut JK, dia baru menerima informasi dana talangan pada 25 November 2008.

Dalam kasus Bank Century, KPK menyatakan mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan dengan mempertimbangkan kesehatan Siti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

    Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

    Nasional
    Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

    Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

    Nasional
    Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

    Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

    Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

    Nasional
    Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

    Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

    Nasional
    Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

    Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

    Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

    Nasional
    Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

    Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

    Nasional
    DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

    DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

    Nasional
    Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

    Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

    Nasional
    Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

    Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

    Nasional
    Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

    Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

    Nasional
    Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

    Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

    Nasional
    Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

    Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.