Demokrat: Data Absensi DPR Jadi Bahan Evaluasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat menilai data ketidakhadiran atau absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja para wakil rakyat. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat ini mendukung Badan Kehormatan membuka data absensi anggota Dewan ke publik.

"Ini perlu agar ke depan bisa menjadi pelajaran untuk caleg-caleg yang akan terpilih bisa jadi lebih rajin," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa saat dihubungi Jumat (10/5/2013).

Saan menuturkan, partainya tidak mempersoalkan jika data-data anggotanya diungkap BK kepada publik. Menurut Saan, partainya selalu melakukan evaluasi tentang tingkat kehadiran anggotanya di DPR. Laporan dibuat setiap bulan oleh fraksi dan disampaikan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Dari situ, ini akan menjadi rapor kinerja anggota Dewan. Kehadiran juga termasuk salah satu indikator yang dipakai partai kami untuk menyeleksi anggota DPR yang maju lagi sebagai caleg," ujar anggota Komisi III ini.

Lebih lanjut, Saan melihat banyaknya anggota DPR yang membolos karena banyaknya jadwal acara yang berbenturan. Biasanya, kata Saan, jadwal acara partai dan komisi berbenturan dengan waktu rapat paripurna.

"Sehingga ke depannya, hal ini juga perlu ditata. Tapi memang ada juga yang tanpa keterangan tidak hadir. Kalau itu, saya tidak tahu alasannya apa," ucap Saan.

Menurutnya, anggota DPR adalah politisi, bukan karyawan di lembaga-lembaga pemerintahan. Kendati demikian, mereka tetap harus tunduk pada aturan, termasuk tata tertib soal kehadiran.

"Sebenarnya ini tidak perlu diatur kalau memang sudah ada kesadaran. Tapi kan karena belum ada kesadaran itu, jadi perlu diatur karena ujung-ujungnya mempengaruhi persepsi publik terhadap DPR secara keseluruhan," imbuhnya.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.