Kompas.com - 10/05/2013, 20:06 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat menilai data ketidakhadiran atau absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja para wakil rakyat. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat ini mendukung Badan Kehormatan membuka data absensi anggota Dewan ke publik.

"Ini perlu agar ke depan bisa menjadi pelajaran untuk caleg-caleg yang akan terpilih bisa jadi lebih rajin," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa saat dihubungi Jumat (10/5/2013).

Saan menuturkan, partainya tidak mempersoalkan jika data-data anggotanya diungkap BK kepada publik. Menurut Saan, partainya selalu melakukan evaluasi tentang tingkat kehadiran anggotanya di DPR. Laporan dibuat setiap bulan oleh fraksi dan disampaikan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Dari situ, ini akan menjadi rapor kinerja anggota Dewan. Kehadiran juga termasuk salah satu indikator yang dipakai partai kami untuk menyeleksi anggota DPR yang maju lagi sebagai caleg," ujar anggota Komisi III ini.

Lebih lanjut, Saan melihat banyaknya anggota DPR yang membolos karena banyaknya jadwal acara yang berbenturan. Biasanya, kata Saan, jadwal acara partai dan komisi berbenturan dengan waktu rapat paripurna.

"Sehingga ke depannya, hal ini juga perlu ditata. Tapi memang ada juga yang tanpa keterangan tidak hadir. Kalau itu, saya tidak tahu alasannya apa," ucap Saan.

Menurutnya, anggota DPR adalah politisi, bukan karyawan di lembaga-lembaga pemerintahan. Kendati demikian, mereka tetap harus tunduk pada aturan, termasuk tata tertib soal kehadiran.

"Sebenarnya ini tidak perlu diatur kalau memang sudah ada kesadaran. Tapi kan karena belum ada kesadaran itu, jadi perlu diatur karena ujung-ujungnya mempengaruhi persepsi publik terhadap DPR secara keseluruhan," imbuhnya.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hukum Poligami di Indonesia

    Hukum Poligami di Indonesia

    Nasional
    Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

    Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

    Nasional
    Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

    Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

    Nasional
    Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

    Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

    Nasional
    Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

    Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

    Nasional
    Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

    Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

    Nasional
    Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

    Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

    Nasional
    BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

    BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

    Nasional
    BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

    BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

    Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

    Nasional
    Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

    Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

    Nasional
    Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

    Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

    Nasional
    Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

    Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

    Nasional
    Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

    Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.