Kompas.com - 10/05/2013, 19:00 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim akan mengevaluasi kembali pencalegan anggota DPR yang kerap membolos. Partai ini pun tidak keberatan jika Badan Kehormatan membuka data absensi anggota Dewan selama ini.

"Kalau soal caleg, yang diutamakan yang berdedikasi, memiliki loyalitas, integritas, dan punya basis massa. Selain itu, yang performance-nya di DPR enggak bagus, akan ditinjau ulang," ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far saat dihubungi pada Jumat (10/5/2013).

Marwan mengungkapkan, data absensi anggota Dewan memang perlu diungkap Badan Kehormatan (BK) DPR ke publik. Akan tetapi, Marwan mensyaratkan hal itu harus dilakukan dengan tidak melanggar tata tertib yang berlaku. Menurut Marwan, semakin mendekati pemilu, anggota Dewan memang memiliki jadwal lebih sibuk daripada biasanya.

"Ini tahun politik. Semua berebut untuk beraktivitas politik di dapil masing-masing," ungkap Marwan.

Namun, ia tidak setuju jika aktivitas kampanye itu dilakukan dengan meninggalkan kewajiban sebagai anggota Dewan. Marwan menilai aktivitas kampanye bisa dilakukan di akhir pekan. "Tugas-tugas kedewanan itu amanat yang diberikan rakyat. Oleh karena itu, harus tetap fokus dan menomorsatukan tugas-tugas kedewanan," katanya.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapati kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

    Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

    Nasional
    Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

    Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

    Nasional
    Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

    Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

    Nasional
    IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

    IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

    Nasional
    Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

    Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

    Nasional
    Putusan terhadap Stepanus Robin dan Maskur Husain Disebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap

    Putusan terhadap Stepanus Robin dan Maskur Husain Disebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap

    Nasional
    Usai Tim Advance, Kini Banyak Jemaah Umrah Positif Covid Sepulang dari Saudi

    Usai Tim Advance, Kini Banyak Jemaah Umrah Positif Covid Sepulang dari Saudi

    Nasional
    Perludem: Putusan MK Buka Ruang Beri Jeda Pemilu 2024 dengan Kesepakatan

    Perludem: Putusan MK Buka Ruang Beri Jeda Pemilu 2024 dengan Kesepakatan

    Nasional
    Nomor Pelat Arteria Serupa Polisi, Pimpinan DPR Duga Didapat karena Hubungan Pribadi

    Nomor Pelat Arteria Serupa Polisi, Pimpinan DPR Duga Didapat karena Hubungan Pribadi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.