Kompas.com - 10/05/2013, 17:25 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik diharapkan menindak para anggotanya yang malas hadir dalam rapat-rapat di DPR. Ketegasan fraksi dinilai penting untuk memastikan masyarakat akan memilih caleg yang rajin dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Namun, ironisnya, pimpinan fraksi sendiri yang menunjukkan sifat malas.

"Badan Kehormatan (BK) hanya sebatas menganjurkan pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi diundang ke BK. Tapi ironisnya, malah banyak pimpinan fraksi yang malas. Mereka hadir belakangan dalam rapat," ujar anggota BK, Ali Maschan Musa, saat dihubungi pada Jumat (10/5/2013).

Padahal, lanjutnya, fraksi seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menindak anggotanya yang malas mengikuti rapat. Salah satunya, kata Ali, fraksi bisa mengancam untuk tidak lagi mencalonkan yang bersangkutan pada Pemilu Legislatif 2014.

"Maka saya setuju pimpinan fraksi menerapkan disiplin sehingga bisa memberikan contoh. Sekarang ini anggota Dewan cuma takut sama partainya daripada pimpinan DPR, apalagi BK," imbuh Ali.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuding anggota Dewan pembolos berlatar belakang pengusaha. Para pengusaha ini, lanjut Ali, menjadi anggota DPR bukan karena uang, melainkan sebagai instrumen saja. "Mereka akhirnya merasakan kalau DPR bukan dunianya sehingga politik hanya dijadikan instrumen yang menguntungkan dia saja. Hal ini membuat mereka tidak menjalani tanggung jawab sebagai anggota Dewan," ucap Ali.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pun diminta untuk waspada memilih para anggota Dewan yang sebagian besar kembali maju sebagai caleg. "Mereka yang malas-malas itu tidak usah dipilih. Seharusnya partainya sadar dan tidak mencalonkan mereka lagi," imbuh Ali.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Nasional
    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Nasional
    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Nasional
    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    Nasional
    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    Nasional
    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Nasional
    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Nasional
    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Nasional
    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Nasional
    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Nasional
    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    Nasional
    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    Nasional
    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.