Demokrat Dukung Pembatasan Dana Kampanye

Kompas.com - 10/05/2013, 16:40 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendukung adanya upaya pembatasan dana kampanye yang akan digunakan oleh peserta Pemilu 2014. Pembatasan dana kampanye tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya politik transaksional yang kerap terjadi saat pemilu berlangsung.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Saan Mustopa, pada diskusi Membongkar Caleg Bermasalah Dalam Berpolitik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (10/5/2013). Dirinya beranggapan, pembatasan dana kampanye oleh peserta pemilu justru akan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa menjadi anggota DPR memerlukan biaya yang besar.

"Jadi untuk (menghindari) asumsi (caleg mahal), maka KPU perlu membuat aturan agar kompetisi berjalan baik. Misal biaya tertinggi 3 miliar, maka jika dia lewat itu bisa dikenakan sanksi," katanya.

Saan menambahkan, pembatasan dana kampanye membuat anggota legislatif yang terpilih bukan hanya karena uangnya, tetapi kemampuannya. "Itu juga penting (pembatasan dana kampanye). Jangan sampai untuk jadi anggota DPR butuh belasan miliar. (Karena hal itu memicu) perilaku anggota DPR jadi korup, dan menjadikan politik untuk dagang. Berapa uang yang dikeluarkan, berapa yang kembali. Kalau begitu, masa depan kita suram," jelasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

    Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

    Nasional
    Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

    Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

    Nasional
    Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

    Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

    Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

    Nasional
    Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

    Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

    Nasional
    Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

    Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

    Nasional
    Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

    Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

    Nasional
    Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

    Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

    Nasional
    Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

    Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

    Nasional
    Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

    Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

    Nasional
    Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

    Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

    Nasional
    Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

    Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

    Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

    Nasional
    Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

    Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

    Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X