Bambang Soesatyo: Ganti Menteri Hukum dan HAM!

Kompas.com - 10/05/2013, 15:50 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait bebasnya narapidana kasus korupsi keluar masuk sel tahanan, bukan hal baru. Ia menuding Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

"Apa yang disampaikan Abraham bukanlah sesuatu yang baru karena begitulah kenyataannya. Kalau ada pihak yang harus bertanggung jawab, itu adalah Menhuk dan HAM," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (10/5/2013). 

Bambang mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa kamar yang dihuni para koruptor dilengkapi dengan pendingin ruangan, lemari es, televisi, hingga komputer.

"Biasanya seperti yang disinyalir Abraham, dan itu memang fakta. Mereka kerap pulang ke rumah malam hari dan kembali pagi," ujar Bambang.

Ia juga mengkritik alasan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengaku kewalahan mengawasi lapas. "Kalau begitu ganti menterinya. Itu pencitraan saja. Hanya seolah-olah saja," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan fakta hasil observasi KPK selama ini tentang kehidupan koruptor di balik sel. Hasilnya, para koruptor kelas kakap yang masih memiliki harta berlimpah ternyata sering keluar sel tahanan. Mereka kerap pulang ke rumah dan bahkan berkeliaran di pusat perbelanjaan.

Abraham juga mengutarakan bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sempat menghubunginya. Denny, sebut Abraham, sudah angkat tangan dengan persoalan napi yang keluar masuk sel.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Denny pun meminta pertolongan KPK agar sejumlah tahanan korupsi dilimpahkan ke Rutan Guntur. Namun, Denny melalui pesan tertulisnya membantah hal ini. Dia mengaku, saat itu hanya membicarakan tentang izin sakit yang kerap digunakan napi untuk keluar dari dalam sel.

Melalui serial tweet, Denny juga menuturkan klarifikasinya ke Abraham menyusul munculnya pernyataan Abraham itu. Selain itu, Denny juga menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap melakukan evaluasi atas penanganan narapidana dan tahanan, baik di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Nasional
Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X