BK: Hakimi Wakil Rakyat Pembolos!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Kehormatan Siswono Yudhohusodo mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki wewenang untuk mencegah pencalonan kembali anggota DPR yang kerap membolos sebagai caleg. Siswono berharap masyarakat bisa menjadi hakim dan menilai integritas caleg itu.

"Biar rakyat menilai kepekaan partai politik terhadap kinerja dari pada anggotanya yang dicalonkan. Kalau pada saat di DPR kurang presensi tetap dicalonkan, biarkan masyarakat yang menghakimi," ujar Siswono saat dihubungi Jumat (10/5/2013).

Siswono mengungkapkan, masyarakat bisa melihat tingkat kerajinan anggota Dewan dengan melihat presensi yang selama ini dirangkum Badan Kehormatan. "Kami tidak pernah menutup-nutupi, masyarakat bisa melihatnya di BK," kata politisi Partai Golkar ini.

Selama ini, BK memang selalu menempelkan data presensi rapat paripurna di ruang sekretariatnya. Namun, setiap kali wartawan hendak meminta rangkuman data presensi setiap anggota Dewan, sekretariat enggan memberikan. Mereka berdalih, wartawan yang hendak mendapatkan data tersebut harus memperoleh izin dari Sekretaris Jenderal DPR. Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyas bahkan melemparkan tanggung jawab kepada fraksi untuk membuka apresensi setiap anggotanya di DPR.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan Sukur Nababan kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut nomor 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota dewan yang mangkir pada setiap rapat.