Kompas.com - 10/05/2013, 15:20 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq diduga menyamarkan kepemilikan mobil mewah Nissan Navara. Mobil itu diduga diatasnamakan asisten pribadinya, Rantala Sikayo.

"Itu saya enggak tahu persis, cuma katanya iya," kata Rantala, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, seusai diperiksa sebagai saksi untuk Luthfi, Jumat (10/5/2013).

Rantala mengaku diajukan pertanyaan seputar mobil yang akan disita KPK dari kantor DPP PKS tersebut. Dia yang bekerja sebagai asisten Luthfi sejak 2006 itu mengaku pernah dipinjam kartu tanda penduduk (KTP)-nya untuk mengurus kepemilikan Navara tersebut.

"Kan dipinjam KTP-nya, 2012, ya lupalah saya," ujarnya.

Saat KTP-nya dipinjam orang PKS, Rantala mengaku tidak merasa curiga karena selama bekerja sebagai asisten Luthfi, dia kerap dimintai KTP.

"Saya sering dimintain KTP untuk bikin KTA (kartu tanda anggota)-lah, untuk bikin asuransi-lah," ungkapnya.

Menurut Rantala, KTP-nya memang kerap dipinjam bagian rumah tangga PKS. Terkadang, Luthfi sendiri yang meminjam KTP-nya. Ketika ditanya apakah Navara itu memang dipakai Luthfi untuk keperluan sehari-harinya saat masih menjadi anggota DPR, Rantala mengaku tidak tahu persis.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mengaku tidak tahu persis berapa mobil yang dimiliki Luthfi.

Seperti diberitakan, KPK mengidentifikasi lima mobil terkait Luthfi yang disimpan di kantor DPP PKS. Kelima mobil itu adalah VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Dari lima mobil itu, hanya satu yang kepemilikannya atas nama Luthfi, yakni Mazda CX 9. Sementara mobil lainnya, yakni Fortuner, diatasnamakan pesuruh Luthfi yang bernama Ahmad Zaky, kemudian VW Caravelle diatasnamakan orang dekat Luthfi, Ali Imran.

Kini, lima mobil itu masih berada di kantor DPP PKS. Tim penyidik KPK dua kali gagal menyita lima mobil itu karena dihalang-halangi sejumlah orang. Menurut Rantala, Zaky adalah kader PKS yang memang dekat dengan Luthfi. Namun, dia mengaku tidak tahu apakah Fortuner milik Luthfi memang diatasnakamakan Zaky atau tidak. Adapun Ali Imran, menurut Rantala, merupakan sopir Luthfi.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang juga diduga terkait Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selain itu, KPK menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Fathanah, yakni Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Menurut Johan, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, penyidik menemukan kaitan FJ Cruiser B 1330 SZZ milik Fathanah itu dengan Luthfi.

Baca juga:
'Jangankan Mobil, Pak Luthfi Pun Tak Kami Halangi'
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

    MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

    Nasional
    Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

    Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

    Nasional
    Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

    Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

    Nasional
    Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

    Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

    Nasional
    Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

    Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

    Nasional
    IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

    IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

    Nasional
    Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

    Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

    Nasional
    Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

    Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

    Nasional
    DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

    DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

    Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

    Nasional
    Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

    Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

    Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

    Nasional
    BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    Nasional
    Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

    Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

    Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X