Kompas.com - 10/05/2013, 14:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy menyambut baik desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka daftar hadir semua anggotanya. Namun, ia meminta agar hal itu juga diterapkan di semua instansi negara.

Menurut Tjatur, semua pihak jangan terlalu memfokuskan perhatian pada daftar hadir atau kehadiran fisik anggota legislatif. Tjatur mengatakan, yang lebih penting adalah gagasan konkret setiap anggota legislatif di seluruh forum rapat DPR.

"Saya enggak keberatan daftar hadir dibuka, tapi kalau begini, hanya mengandalkan kehadirian fisik, nanti lama-lama anggota Dewan cuma seperti buruh," kata Tjatur saat dihubungi, Jumat (10/5/2013).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengungkapkan, selama ini banyak anggota Dewan yang memiliki prestasi kehadiran yang memuaskan. Namun, tak sedikit pula yang hanya sebatas hadir, tapi tak pernah memberikan sumbangsih dalam bentuk gagasan-gagasan brilian.

"Padahal, yang lebih baik itu bukan sekadar hadir, melainkan menyumbangkan gagasan, berbicara secara konstituen," ujarnya.

Seperti diketahui, minimnya kehadiran fisik anggota DPR dalam setiap rapat masih menjadi sorotan publik. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014. Badan Kehormatan DPR telah menyampaikan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Apabila UU MD3 saat ini lebih longgar mengatur anggota legislatif, hal itu tak akan terjadi setelah UU tersebut direvisi. Saat ini, UU MD3 mengatur sanksi pemberhentian antarwaktu (PAW/diberhentikan) untuk semua legislator yang bolos selama enam kali berturut-turut dalam satu masa sidang tanpa alasan yang bisa diterima. Setelah direvisi, semua legislator akan di-PAW setelah bolos selama empat hari dalam satu masa sidang tanpa alasan yang bisa diterima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Nasional
Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

Nasional
Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Nasional
Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

Nasional
Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

Nasional
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.