Kompas.com - 10/05/2013, 14:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, membantah ada upaya menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Luthfi dari Kantor DPP PKS.

"Jangankan mobil, Pak Luthfi ketika diminta paksa KPK juga tidak ada yang menghalangi," kata Zainuddin, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Zainuddin mengantarkan surat pemberitahuan ketidakhadiran Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang sedianya diperiksa sebagai saksi bagi Luthfi pada hari ini. Luthfi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi.

Menurut Zainuddin, PKS rela menyerahkan mobil-mobil itu kepada KPK sepanjang proses penyitaan sudah sesuai prosedur.

"Ya intinya kalau memang itu terkait, silakan saja. Dalam proses dan kepentingan hukum bahwa syarat formal surat-menyurat juga harus ada sebagai pegangan untuk yang disita," ungkapnya.

Mengenai petugas keamanan Kantor DPP PKS yang melarang penyidik KPK masuk, Zainuddin mengatakan, hal itu hanya masalah salah pengertian. "Itu miskomunikasi saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, tim penyidik KPK gagal menyita mobil terkait Luthfi di kantor DPP PKS. Tim penyidik KPK dua kali gagal menyita lima mobil terkait Luthfi dari kantor DPP PKS. Pada hari pertama, Senin (6/5/2013), tim penyidik gagal membawa lima mobil itu ke Gedung KPK sehingga hanya menyegel mobil-mobil tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyidik saat itu gagal karena dihalang-halangi sejumlah orang. Kemudian pada Selasa (7/5/2013), penyidik kembali mendatangi Gedung DPP PKS untuk membawa lima mobil itu. Namun, upaya penyidik lagi-lagi gagal. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, tim penyidik tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan surat perintah penyitaan.

Kelima mobil yang akan disita itu adalah VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi.

KPK menduga mobil-mobil ini berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang juga diduga terkait Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selain itu, KPK menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Fathanah, yakni Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Menurut Johan, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, penyidik menemukan kaitan FJ Cruiser B 1330 SZZ milik Fathanah itu dengan Luthfi.

Baca juga:
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

    Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

    Nasional
    'Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat'

    "Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat"

    Nasional
    Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

    Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

    Nasional
    KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

    KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

    Nasional
    IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

    IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

    Nasional
    Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

    Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

    Nasional
    Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

    Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

    Nasional
    Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

    Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

    KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

    Nasional
    Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

    Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

    Nasional
    Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

    Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

    Nasional
    Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

    Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

    Nasional
    UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

    Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

    Nasional
    Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

    Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X