Kompas.com - 10/05/2013, 14:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, membantah ada upaya menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Luthfi dari Kantor DPP PKS.

"Jangankan mobil, Pak Luthfi ketika diminta paksa KPK juga tidak ada yang menghalangi," kata Zainuddin, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Zainuddin mengantarkan surat pemberitahuan ketidakhadiran Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang sedianya diperiksa sebagai saksi bagi Luthfi pada hari ini. Luthfi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi.

Menurut Zainuddin, PKS rela menyerahkan mobil-mobil itu kepada KPK sepanjang proses penyitaan sudah sesuai prosedur.

"Ya intinya kalau memang itu terkait, silakan saja. Dalam proses dan kepentingan hukum bahwa syarat formal surat-menyurat juga harus ada sebagai pegangan untuk yang disita," ungkapnya.

Mengenai petugas keamanan Kantor DPP PKS yang melarang penyidik KPK masuk, Zainuddin mengatakan, hal itu hanya masalah salah pengertian. "Itu miskomunikasi saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, tim penyidik KPK gagal menyita mobil terkait Luthfi di kantor DPP PKS. Tim penyidik KPK dua kali gagal menyita lima mobil terkait Luthfi dari kantor DPP PKS. Pada hari pertama, Senin (6/5/2013), tim penyidik gagal membawa lima mobil itu ke Gedung KPK sehingga hanya menyegel mobil-mobil tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyidik saat itu gagal karena dihalang-halangi sejumlah orang. Kemudian pada Selasa (7/5/2013), penyidik kembali mendatangi Gedung DPP PKS untuk membawa lima mobil itu. Namun, upaya penyidik lagi-lagi gagal. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, tim penyidik tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan surat perintah penyitaan.

Kelima mobil yang akan disita itu adalah VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi.

KPK menduga mobil-mobil ini berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang juga diduga terkait Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selain itu, KPK menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Fathanah, yakni Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Menurut Johan, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, penyidik menemukan kaitan FJ Cruiser B 1330 SZZ milik Fathanah itu dengan Luthfi.

Baca juga:
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Nasional
    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Nasional
    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Nasional
    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Nasional
    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Nasional
    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Nasional
    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X