"Jangankan Mobil, Pak Luthfi Pun Tak Kami Halangi"

Kompas.com - 10/05/2013, 14:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, membantah ada upaya menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Luthfi dari Kantor DPP PKS.

"Jangankan mobil, Pak Luthfi ketika diminta paksa KPK juga tidak ada yang menghalangi," kata Zainuddin, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Zainuddin mengantarkan surat pemberitahuan ketidakhadiran Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang sedianya diperiksa sebagai saksi bagi Luthfi pada hari ini. Luthfi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi.

Menurut Zainuddin, PKS rela menyerahkan mobil-mobil itu kepada KPK sepanjang proses penyitaan sudah sesuai prosedur.

"Ya intinya kalau memang itu terkait, silakan saja. Dalam proses dan kepentingan hukum bahwa syarat formal surat-menyurat juga harus ada sebagai pegangan untuk yang disita," ungkapnya.

Mengenai petugas keamanan Kantor DPP PKS yang melarang penyidik KPK masuk, Zainuddin mengatakan, hal itu hanya masalah salah pengertian. "Itu miskomunikasi saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, tim penyidik KPK gagal menyita mobil terkait Luthfi di kantor DPP PKS. Tim penyidik KPK dua kali gagal menyita lima mobil terkait Luthfi dari kantor DPP PKS. Pada hari pertama, Senin (6/5/2013), tim penyidik gagal membawa lima mobil itu ke Gedung KPK sehingga hanya menyegel mobil-mobil tersebut.

Penyidik saat itu gagal karena dihalang-halangi sejumlah orang. Kemudian pada Selasa (7/5/2013), penyidik kembali mendatangi Gedung DPP PKS untuk membawa lima mobil itu. Namun, upaya penyidik lagi-lagi gagal. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, tim penyidik tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan surat perintah penyitaan.

Kelima mobil yang akan disita itu adalah VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi.

KPK menduga mobil-mobil ini berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang juga diduga terkait Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selain itu, KPK menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Fathanah, yakni Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Menurut Johan, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, penyidik menemukan kaitan FJ Cruiser B 1330 SZZ milik Fathanah itu dengan Luthfi.

Baca juga:
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

    Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

    Nasional
    Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

    Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

    Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

    Nasional
    Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

    Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

    Nasional
    Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

    Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

    Nasional
    Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

    Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

    Nasional
    Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

    Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

    Nasional
    Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

    Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

    Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

    KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

    Nasional
    Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

    Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

    Nasional
    Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

    Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

    Nasional
    Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

    Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

    Nasional
    KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

    KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

    Nasional
    Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

    Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X