Kompas.com - 10/05/2013, 14:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, membantah ada upaya menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Luthfi dari Kantor DPP PKS.

"Jangankan mobil, Pak Luthfi ketika diminta paksa KPK juga tidak ada yang menghalangi," kata Zainuddin, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Zainuddin mengantarkan surat pemberitahuan ketidakhadiran Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang sedianya diperiksa sebagai saksi bagi Luthfi pada hari ini. Luthfi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi.

Menurut Zainuddin, PKS rela menyerahkan mobil-mobil itu kepada KPK sepanjang proses penyitaan sudah sesuai prosedur.

"Ya intinya kalau memang itu terkait, silakan saja. Dalam proses dan kepentingan hukum bahwa syarat formal surat-menyurat juga harus ada sebagai pegangan untuk yang disita," ungkapnya.

Mengenai petugas keamanan Kantor DPP PKS yang melarang penyidik KPK masuk, Zainuddin mengatakan, hal itu hanya masalah salah pengertian. "Itu miskomunikasi saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, tim penyidik KPK gagal menyita mobil terkait Luthfi di kantor DPP PKS. Tim penyidik KPK dua kali gagal menyita lima mobil terkait Luthfi dari kantor DPP PKS. Pada hari pertama, Senin (6/5/2013), tim penyidik gagal membawa lima mobil itu ke Gedung KPK sehingga hanya menyegel mobil-mobil tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyidik saat itu gagal karena dihalang-halangi sejumlah orang. Kemudian pada Selasa (7/5/2013), penyidik kembali mendatangi Gedung DPP PKS untuk membawa lima mobil itu. Namun, upaya penyidik lagi-lagi gagal. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, tim penyidik tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan surat perintah penyitaan.

Kelima mobil yang akan disita itu adalah VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi.

KPK menduga mobil-mobil ini berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang juga diduga terkait Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selain itu, KPK menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Fathanah, yakni Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Menurut Johan, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, penyidik menemukan kaitan FJ Cruiser B 1330 SZZ milik Fathanah itu dengan Luthfi.

Baca juga:
Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan
Soal Mobil yang Akan Disita KPK, Luthfi Bilang Enggak 'Nonton' TV
Ada 'Daging' untuk Pak Luthfi...
Ditanya Mobil-mobil Mewahnya, Luthfi Cuma Senyum
Sederet Mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan Ishaaq

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

    Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

    Nasional
    Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

    Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

    Nasional
    Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

    Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

    Nasional
    Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

    Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

    Nasional
    4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

    4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

    Nasional
    Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

    Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

    [POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

    Nasional
    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Nasional
    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Nasional
    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Nasional
    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Nasional
    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.