Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buru Teroris, Densus Jangan Pertontonkan "Teroristainment"

Kompas.com - 10/05/2013, 13:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi operasi yang digelar Datasemen Khusus 88 Mabes Polri dalam meringkus para terduga teroris. Menurutnya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Mabes Polri. Salah satunya, operasi Densus 88 yang digelar dengan durasi yang sangat lama, dengan aksi baku tembak sekitar delapan jam.

Menurut Fadli, hal itu patut dipertanyakan, serta perlu dilakukan evaluasi dan audit. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah operasi tersebut telah sesuai prosedur. Demikian pula dengan penyiaran langsung penyergapan oleh media.

"Tak perlu rakyat disuguhkan 'teroristainment'. Berbahaya," kata Fadli, Jumat (10/5/2013).

Seperti diketahui, pada Rabu (8/5/2013) lalu, Densus 88 melakukan operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota, Bandung, Kendal, dan Kebumen. Hasilnya, 13 orang ditangkap dan tujuh orang terduga teroris tewas di tempat. Fadli mengungkapkan, dalam operasi di Bandung, dukungan aparat dianggapnya lebih dari cukup, yakni 18 anggota tim Densus 88 dibantu tim Polda Jabar dan Polres Bandung.

Dengan demikian, penangkapan para terduga teroris seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. "Apalagi jumlah terduga teroris jauh lebih sedikit dan minim perlawanan. Peluru (Densus 88) royal sekali berhamburan, tapi terlihat satu arah. Apakah memang ada baku tembak?" ujarnya.

Ia menilai, operasi terbuka dan panjang bisa memicu radikalisme baru atau dendam lebih hebat dari kerabat dekat. Terlebih status para teroris masih sebatas terduga.

"Prosedur operasi penangkapan teroris juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan HAM. Kadang perlakuan di lapangan terhadap seseorang yang baru saja terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM, padahal ditonton oleh publik," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com